MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Gubernur terpilih Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menjadi figur terkuat memimpin tim pemenangan pasangan calon Presiden, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) di daerah ini.
Terlebih karena status Nurdin Abdullah sebagai kepala daerah, sekaligus mendapat dukungan dari PDIP. Keterlibatan langsung Nurdin Abdullah diyakini akan memiliki efek besar terhadap raihan Jokowi-Ma’ruf nantinya.
Baca: PDIP Dorong Nurdin Abdullah Jadi Ketua Tim Jokowi-Ma’ruf, Golkar: Memang NA Siapa?
Meskipun demikian, pengusulan nama Nurdin Abdullah tak sepenuhnya mendapat persetujuan dari partai koalisi. Khususnya Partai Golkar yang menjadi pemenang pemilu di Sulsel.
Golkar Sulsel melalui Risman Pasigai mengungkapkan 3 alasan utama penolakannya terhadap Nurdin Abdullah menjadi ketua tim Jokowi-Ma’ruf di Sulsel:
Baca: Relawan Projo dan Sahabat Rakyat Pastikan Jokowi-Ma’ruf Menang Besar
1. Bukan Ketua Partai
Pasangan Jokowi-Ma’ruf didukung oleh mayoritas partai politik parlemen. Tercatat ada 6 parpol pengusung pasangan ini yakni, PDIP, PPP, Nasdem, Hanura, PKB, dan Partai Golkar.
Hanya saja, khusus di Sulsel belum dilakukan sekalipun dilakukan pertemuan diantara pimpinan parpol pengusung ini. Hal ini berbeda jika dibandingkan 4 parpol (Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS) pengusung pasangan Prabowo-Sandi yang secara sigap pangsung melakukan konsolidasi pasca terbangunnya koalisi ditingkat nasional.
Baca: Nurdin Abdullah: Tokoh Santun Dengan Sejuta Karya
Adapun Nurdin Abdullah diketahui tidak tercatat sebagai salah satu pimpinan partai di Sulsel. Status non parpol inilah yang kemudian menjadi alasan Golkar menolak Nurdin terlibat dalam tim meski memiliki jabatan sebagai Gubernur terpilih di Pilgub lalu.
“NA adalah bukan kader partai, jadi tidak cocok jadi ketua Tim Koalisi Partai,” kata Risman Pasigai (22/8/2018).
2. Gubernur Dipandang Tak Etis Terlibat
Jabatan sebagai gubernur justru dipandang tidak etis bagi Nurdin Abdullah terlibat langsung menjadi ketua tim Jokowi-Ma’ruf.
Peluang Nurdin Abdullah terlubat dalam tim ini sendiri mulai terbaca pasca adanya pebambahan struktur oleh tim pusat yang melibatkan kepala daerah.
Baca: Mantan Ketua Sahabat Rakyat Jokowi Kini Tanpa Jabatan di Prabowo-Sandi
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate menuturkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menambah dua struktur baru dalam tim kampanye nasional pendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Kedua struktur baru itu adalah pengarah teritorial dan koordinator pemenangan pilpres.
“Pengarah teritorial yang akan diisi oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota atau kepala daerah dari unsur partai koalisi,” kata Johnny di Rumah Cemara 19, Jakarta, Minggu (19/8/2018) dilansir dari Kompas.com.
Menurut Johnny, para kepala daerah dari KIK hanya sebatas memberikan pengarahan agar pelaksanaan pilpres di daerahnya berlangsung menggembirakan, memenuhi persyaratan pemilihan yang bebas, jujur, rahasia, adil dan efisien.
“Itu yang menjadi pengarah karena mereka mengetahui, kepala daerah mempunyai kepentingan agar pemilu di daerah berlangsung dengan baik, aman, dan sukses,” kata dia.
Struktur baru ini memungkinkan Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah terlibat. Nurdin diketahui memang memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi.
Terlebih karena dirinya di Pilgub Sulsel lalu didukung oleh PDIP. Belum lagi wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman yang merupakan adik kandung Mentri Pertanian, Amran Sulaiman.
Jika Nurdin Abdullah terlibat, bukan tidak mungkin Jokowi bisa mempertahankan kemenangan besarnya di Sulsel seperti pada Pilpres lalu.
“NA Itu Gubernur tidak etis kalau jadi tim sukses,” kata Risman.
Risman sendiri menolak jika penolakan tersebut dipandang bernuansa kekecewaan atas hasil Pilgub Sulsel. Dimana jagoan Golkar yakni Nurdin Halid kalah dari Nurdin Abdullah.
“Ngak ada urusannya dengan imbas Pilgub,” kata dia.
Baca: Mantan Ketua Sahabat Rakyat Jokowi, Ini 3 Pengorbanan Agus Sebelum Beralih Dukung Prabowo
3. Struktur Tim Ditentukan Pusat
Risman Pasigai menganggap, pembahasan ketua tim koalisi di Sulsel menjadi wewenang elite pusat. Sehingga pembahasan maupun usulan partai ditingkat lokal tidak berpengaruh.
“Tim koalisi Pilpres itu di tentukan oleh pusat bukan lokal. Partai ini ada DPP nya, makanya saya bilang kami menunggu perintah DPP Golkar,” tambah Wakil Ketua Golkar Sulsel tersebut.
Baca: Deklarasi 2019 Ganti Presiden, Ali Mochtar Ngabalin: Makan Itu Kau Punya Hastag
Dia menegaskan, partainya tidak ingun terlibat dalam urusan usul mengusul. Penolakan pigaknya disebut bukan karena nama yang dimunculkan PDIP adalah Nurdin Abdullah.
“Bukan urusan usulan PDIP atau Nurdin Abdullah. Kalau Nurdin Abdullah atau PDIP mau silahkan aja, kalau Golkar masih menunggu arahan teknis dari DPP,” pungkasnya. (*)
