MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Setelah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19, pemerintah kota Makassar langsung mengusulkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Kesehatan.
Usulan tersebut akhirnya disepakati oleh Menteri Kesehatan, dokter Terawan Agus Putranto, dan pemkot Makassar menerapkan PSBB sejak tanggal (24/4/2020) sampai pada (7/5/2020).
Penerapan dua pekan PSBB tersebut sempat diwarnai kontroversi, sebab beberapa toko yang seharusnya tutup justru mendapat izin operasi.
Penjabat Wali Kota Makassar sebelumnya, M Iqbal Samad Suhaeb, membantah adanya pemberian izin operasi. Ia mengatakan ada dua izin yang diberikan, untuk izin operasi toko dilarang dan izin penjualan sembako yang diperbolehkan.
“Sebenarnya ada dua izin. Yang operasional toko kita larang, yang jual sembako itu yang kami izinkan,” ujarnya pasca menerima rekomendasi LKPJ walikota Makassar di gedung DPRD kota Makassar.
Setelah dinilai tidak efektif dua pekan pemberlakuan PSBB, Pemkot Makassar dan berbagai pihak sepakat untuk memperpanjang PSBB, dimulai sejak (8/5/2020) sampai pada (22/5/2020) mendatang.
Di penerapan PSBB tahap kedua ini, pemkot Makassar justru memberi kelonggaran pada sektor ekonomi, seperti dibukanya mall, pusat-pusat perbelanjaan, dan restoran.
Padahal secara aturan tidak boleh ada kelonggaran kegiatan selama PSBB berlangsung, demi memutus mata rantai penularan Covid-19.
Penjabat walikota Makassar, Yusran Jusuf, mengatakan bahwa memang PSBB ini diberi kelonggaran, agar ekonomi kota Makassar tidak mati.
“Secara aturan sebenarnya tidak ada kelonggaran. Tapi dalam penerapannya kita beri kelonggaran, supaya ekonomi kota Makassar tidak mati,” ujar Yusran.
“Cuma ya itu, protokol Covid-19 harus diterapkan di sana. Jadi penjaga toko di mall itu harus pakai masker dan APD. Tetap jaga jarak. Jadi kita utus petugas di sana untuk memastikan semua protokol itu berjalan dengan baik,” terangnya.
