SULSELEKSPRES.COM – Sebanyak delapan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diperiksa Kepolisian Resor (Polres) Mimika, Papua, terkait kasus dugaan tindak pidana makar, Sabtu (5/1/2019).
Mengenai itu, Kuasa hukum KNPB, Veronica Koman mempertanyakan keabsahan proses pemeriksaan tersebut. Karena menurut Veronica pemeriksaan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Surat panggilan pemeriksaan, kata Veronica, seharusnya dilayangkan tiga hari sebelum pemeriksaan berlangsung.
“(Surat) panggilan baru diterima jam 16.00 WIT sore tadi, padahal pemeriksaan dijadwalkan pada jam 14.00 WIT. Terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan Polres Mimika karena minimal jangka waktu panggilan untuk pemeriksaan menurut KUHAP adalah tiga hari sebelumnya,” ujar Veronica dikutip dari CNNIndonesia, Sabtu (5/1/2019).
Baca: Momen Natal, Gubernur dan DPR Papua Minta Tarik Pasukan TNI Polri
Walau dinilai keliru, kata Veronica, Polres Mimika tetap melanjutkan proses pemeriksaan terhadap sebagian dari delapan aktivis yang sebelumnya dipanggil di Sekretariat KNPB pada pukul 19.00 WIT.
Sementara terkait dugaan makar yang diselidiki Polres Mimika hingga berujung pendudukan markas KNPB Mimika pada 31 Desember 2018, menurut Veronica kegiatan yang hendak berlangsung di Sekretariat KNPB pada akhir tahun lalu hanya ibadah dan acara adat, tanpa mengandung unsur makar sama sekali.
Veronica justru menilai Polres Mimika telah melanggar hak beribadah masyarakat dengan membubarkan acara tersebut secara paksa kala itu.
“Coba tanya ke kepolisian, di bagian mana dari adat dan ibadah itu yang makar. Bakar batu itu adat sudah ada sejak ratusan tahun lalu,” katanya.
Baca: TNI Bantah Tembak Warga Sipil dan Gunakan Bom Fosfor di Nduga Papua
Sementara itu, Kuasa hukum KNPB Gustaf Kawer mengatakan pemeriksaan hari ini akan dilanjutkan pada Senin pekan depan, ditengah pendudukan sekretariat KNPB.
“Sedangkan, sekretariat KNPB masih dikuasai oleh TNI/Polri,” kata Gustaf dikutip dari CNNIndonesia.
