MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Rezki Mulfiati Lutfi mengakhiri reses masa sidang ke II tahun 2021/2022 di Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Kamis (10/2/2022).
Pelaksanaan reses ini, tentunya tetap memperhatikan Protokol kesehatan berlaku, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.
Dalam setiap reses dan kegiatan-kegiatan ke Dewanan di Daerah Pemilihan (Dapil). Legislator Fraksi NasDem Sulsel Rezki Lutfi terus mengajak masyarakat untuk menerima vaksin, baik dosis pertama dan kedua.
Mengawali reses tadi, Rezki Lutfi mengajak kepada masyarakat untuk proaktif menyampaikan aspirasi dan keluhan yang terjadi selama ini di lingkungannya.
“Jadi sampaikan maki disini apa-apa apirasi ta, jngan sampai nanti pulang baru paki bertanya-tanya ki,” tutur Kiki sapaan akrab Rezki Lutfi.
Ketua RW 06 Kelurahan Pai, Karaeng Siga menyampaikan keluhannya terkait dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di daerahnya.
Karaeng Siga juga meminta kepada Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel itu, melakukan kroscek penerima PKH, karena sudah banyak yang mampu, tapi masih dapat.
“Jadi banyak warga ku seharusanya PKH, tapi ternyata tidak dapat,” ungkap Karaeng Siga.
Karaeng Siga juga meminta kepada legislator Fraksi NasDem Sulsel, Rezki Lutfi agar anak-anak kurang mampu di daerah Baddoka dapat diberi bantuan berupa beasiswa.
Begitu pun salah satu warga bernama Nuraini mengungkapkan bahwa, tadinya ada warga merupakan peserta KIS, tapi setelah bekerja di perusahaan dia dipindahkan menjadi peserta BPJS.
“Tapi pas berhenti bekerja statusnya tetap peseeta BPJS, sementara dia betul-betul orang ndak mampu,” ungkap Nuraini.
Menanggapi hal itu, Legislator fraksi NasDem Sulsel Rezki Lutfi menuturkan bahwa, sebenarnya banyak bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah.
“Cuman memang butuh beberapa prosedur. Salah satunya PKH ada beberapa poin yang harus terpenuhi, jadi kalau tidak ada salah satunya satu poin maka ndak bisa dapat,” tutur Kiki.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel membidangi Kesejahteraan Masyarakat ini mengatakan bahwa, sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah pendataan warga yang betul-betul layak menerima bantuan
“Kalau kita Pak RT merasa dan menganggap bahwa watga ta layak menerima bantuan, maka itu yang di masukkan,” beber Kiki.
Sementara itu, menjawab keluhan dari Inu Nuaraini, Rezki Lutfi meminta agar yang bersangkutan mengecek apakah pembiayaannya sudah diputuskan perusahaan ataukah belum.
“Salah satunya juga harus diputihkan status pekerjaan di kartu kelurga. Terus terang kalau pekerjaan sebenarnya buruh harian, tapi ditulis di Kartu Keluarga (KK) Wirasuasta maka itu tidak bisa dapat bantuan,” tutupnya.
