JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut masih ada 1 juta data kependudukan ganda.
“Akhir tahun ini data sudah bisa selesai dan per hari ini 96 persen, Dirjen Dukcapil kerja keras, masih ada 1 juta data kependudukan ganda, memang gampang-gampang sulit,” kata Tjahjo dalam sambutannya di acara Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri dengan lembaga perbankan di UOB Plaza, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017) yang dilansir dari detik.com.
Tjahjo berharap kerja sama dengan sembilan lembaga keuangan tersebut bisa terintegrasi dengan keamanan data kependudukan. Dia berharap hal itu bisa memudahkan masyarakat nantinya.
“Setidaknya mempercepat beban kepada kami, paling lambat sudah tahun depan, sudah selesai semua. BUMN, swasta sudah terintegrasi memberikan keamanan data kependudukan sehingga dapat memudahkan pihak terkait kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Tjahjo.
Tjahjo menyebut kerja sama itu sudah dilakukan Kemendagri dengan 224 kementerian dan lembaga lainnya. Nantinya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi dasar untuk pendataan.
“NIK menjadi data dasar saat kita bekerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat publik. Salah satu contohnya saat Kapolda Metro Jaya (membongkar) sindikat perbankan di mana saat itu ada 163 data KTP palsu,” kata Tjahjo.
“Untuk itu dengan adanya kerja sama ini akan menjamin akurasinya berbagai verifikasi bagi penduduk yang telah memiliki NIK,” tandas Tjahjo.
