MAKASSAR – Panitia khusus pembahasan ranperda tentang Pajak Daerah kota Makassar gelar rapat penyusunan komposisi pimpinan pansus (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris), diruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Senin (22/08/17).
Rapat pansus ini dipimpin langsung oleh Wahab Tahir mewakili Fraksi Golkar didampingi Mesakh Raymond mewakili Fraksi PDIP, Irwan Djafar mewakili Fraksi Nasdem, Abdi Asmara mewakil Fraksi Demokrat dan dihadiri oleh beberapa Anggota Pansus Pajak Daerah kota Makassar.
Dalam rapat ini telah disepakati komposisi pimpinan oleh anggota pansus pembahasan ranperda tentang Pajak Daerah kota Makassar dari semua fraksi di DPRD Makassar, yakni :
Ketua : Rahman Pina (F-Golkar), Wakil Ketua : Andi Munir Mangkana (F-PDIP), Sekretaris: H. Sampara Sarif (F-PPP)
Ditempat yang sama disepakati juga komposisi pimpinan pansus pembahasan ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kota Makassar, yakni :
Ketua : A. Pahlevi (F-Gerindra), Wakil Ketua : Sangkala Saddiko (F-PAN), Sekretaris : H. Jufri Pabe (F-Hanura)
Rahman Pina Akan Inventaris Masalah Pajak
Sementara itu, Bendahara Golkar Makassar, Rahman Pina, terpilih sebagai ketua panitia khusus (Pansus) Pajak Daerah. Legislator Golkar dua periode ini, didampingi Munir Mangkana (PDIP) sebagai wakil ketua dan Sampara Syarif sebagai sekretaris.
Saat ditanyai, apa saja yang akan jadi bahan kajian dalam rancangan peraturan pajak daerah?, Rahman Pina mengaku baru akan melakukan inventarisasi terkait masalah-masalah pajak yang dianggap vital selama ini.
“Belum, belum, kita baru akan inventarisasi masalah. Mungkin akhir pekan ini kita masuk di gambaran umum dulu,”kata Ketua Komisi C DPRD Makassar ini, Selasa (22/8/2017).
Menurut dia, potensi pajak di Makassar sangat besar, cuma belum dikelola secara optimal dan profesional. Ia kemudian menyebut potensi pajak itu seperti pada pajak hotel dan restoran, pajak hotel dan hiburan.
“Contoh sederhana, pemkot tidak punya akses untuk bisa mengontrol pajak hotel Clarion, berapa potensi sebenarnya. Begitu pun hotel-hotel dan rumah makan lainnya,”kata Rahman Pina.
Ia juga mengaku mendapat komplain dari para pengusaha di sektor hiburan yang menilai penerapan pajak terlalu tinggi. Begitu pun tentang kehadiran laskar pajak di setiap objek pajak dianggap kurang pas di era sekarang ini.
“Semua akan kita inventarisir nanti,”bebernya.
