MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid menegaskan, akan memberikan sanksi tegas secara organisasi kepada kader yang membelot di Pilpres 2019.
“Kalau ada kader yang melanggar, tentu berlaku sanksi organisasi,” tegas mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar itu, saat dihubungi melalui WhatsAppnya, Senin (19/11/2018).
Mantan calon gubernur Sulawesi Selatan itu, tegas bersikap untuk Pilpres 2019. Nurdin Halid mengaku, Golkar Sulsel dibawa kepemimpinan dirinya akan konsisten mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Untuk itu, lanjut Nurdin Halid, semua jajaran kader, Calon Legislatif (Caleg) wajib untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut satu itu di Pilpres 2019.
Baca Juga:
TKN Jokowi-Ma’ruf Ancam Pecat Kader, Begini Respon PDI Perjungan
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Ancam Pecat Kader Pembelot di Pilpres
Sejauh ini, kata Nurdin Halid, apapun yang menjadi kebijakan partainya sudah disampaikan kepada seluruh kader dan Caleg Golkar di seluruh tingkatan. Keputusan tersebut untuk memenangkan pesta demokrasi lima tahunan 2019. Selain Pilpres partai politik akan menghadapi juga Pileg.
“Golkar Sulsel konsisten untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf, dan seluruh kader Golkar telah saya perintahkan untuk melaksanakan keputusan partai,” beber Nurdin Halid yang juga Ketua Pratama DPP Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengaku, seluruh kader dan Caleg parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf wajib memenangkan usungan partainya. Imbauan ini disampaikan guna memenangkan paslon Jokowi-Ma’ruf pada kontestasi Pilpres 2019.
Hasto menjelaskan, apabila imbauan itu tak dijalankan, akan ada sanksi bagi para caleg. Sanksi itu akan diberikan oleh partai asal caleg.
“Semua agar bergerak mengamankan teritorial masing-masing. Seluruh caleg baik dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, kalau tidak mensosialiskan Pak Jokowi, Kiai Ma’ruf, akan diberikan sanksi,” katanya, Sabtu (17/11/2018).
Menurut dia, sanksi yang diberikan nanti akan diserahkan kepada partai masing-masing. Berbeda khusus untuk kader PDIP. Kader yang tak mengkampanyekan Jokowi-Ma’ruf akan langsung dipecat.
“Kalau PDI Perjuangan, pemecatan kita berikan. Apa yang saya sampaikan adalah rekomendasi Rakernas TKN Koalisi Indonesia Kerja,” tegas Hasto.
