SULSELEKSPRES.COM – Legislator Partai Nasdem, Akbar Faizal mengungkapkan keheranannya atas pro kontra keputusan pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport.
Akbar menyebut, dulu semua pihak menuntut agar pemerintah mengambil alih Freeport dari tangan asing. Namun ketika diambil alih pemerintah, orang-orang malah mengungkap ketidaksepakatannya.
“Dulu, Soeharto dicaci-maki dan dijatuhkan. Skrg dipuji dan mau dijadikan role model lg. Dulu, semua menuntut Freeport diambil-alih. Skrg, nyebut yg ambil-alih sbg sontoloyo. Dulu dipecat. Skrg, dielu-elukan jadi panglima tertinggi. Negeriku memang indah gaess…,” kata Akbar Faizal dilansir dari akun media sosial Twitternya, Minggu, (23/12/2018).
Dulu, Soeharto dicaci-maki dan dijatuhkan. Skrg dipuji dan mau dijadikan role model lg. Dulu, semua menuntut Freeport diambil-alih. Skrg, nyebut yg ambil-alih sbg sontoloyo. Dulu dipecat. Skrg, dielu-elukan jadi panglima tertinggi. Negeriku memang indah gaess…
— Akbar Faizal (@akbarfaizal68) December 23, 2018
Seperti diberitakan, berbagai pihak khususnya dari kubu pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak setuju dengan langkah Presiden Joko Widodo membeli 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia.
Baca Juga:
Syahrul Yasin Limpo: Kurang Apa Akbar Faisal dan Lutfhi
Anggota BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, bahkan menuding Jokowi pro-asing karena pengambilalihan saham itu menggunakan dana asing.
“Ini kepentingan asing. Dibilang (pembelian saham Freeport) ini bukti tidak pro-asing, justru ini pro-asing karena dibayar menggunakan global bond (surat utang internasional),” kata Riza saat ditemui di Jakarta, Sabtu (22/12/2018) dilansir dari CNN Indonesia.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan seharusnya Jokowi bisa menggunakan pendanaan nasional untuk hal itu.
Riza menyebut Jokowi bisa menggunakan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN), penyertaan modal badan usaha milik negara (BUMN), surat utang dalam negeri (local bond), atau pun mobilisasi masyarakat untuk ramai-ramai membeli saham Freeport.
“Itu prinsipnya kalau presiden yang dipercaya oleh rakyat. Kalau yang dipercaya asing seperti ini ya untuk kepentingan asing saja,” ucapnya.
