BANTAENG, SULSELEKSPRES.COM – Anggota Komisi II DPR RI, Azikin Solthan menilai Kebijakan pemerintah pusat terkait penerimaan CPNS tahun 2018 di nilai belum memenuhi rasa keadilan.
Hal tersebut dilontarkan mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, saat menanggapi nasib honorer (K2) yang tak kunjung selesai.
Menurut Azikin, kebijakan pemerintah mestinya mendahulukan K2, untuk di angkat menjadi CPNS. Pasalnya, mereka sudah lama mengabdi oleh negara.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan kita, sehingga perlu perhatian serius,” Azikin.
Dia menjelaskan, aspirasi K2 hingga kini terus di bahas bersama pemerintah. Karena usia honorer sudah ada cukup tua. Sehingga harus didahulukan diangkat. Dan jumlah honorer K2 akan berangsur kurang.
Azikin Solthan, mengaku kebijkan pemerintah menimbukan gejolak. Aksi unjuk rasa penolakan penerimaam CPNS tahun 2018 terjadi hampir di semua daerah. Ini menunjukkan kebijakan itu tidak adil.
Dia mengatakan, semua daerah telah mengusulkan K2 ke pemerintah pusat. Jumlah honorer K2 sudah ada di Kemenpan RB.
Lanjut kata Azikin Solthan, kendala pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS adalah regulasi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 kini sudah diganti oleh Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti tahapan tes untuk menjadi abdi negara dan membatasi hanya pada sampai umur 35 tahun.
Dirinya bersama aggota komisi II lainnya meminta agar UU ini direvisi, dan UU ASN sekarang sudah masuk di prolegda untuk dirubah.
“Namun sampai sekarang pemerintah belum melaksanakan itu. Pemerintah menganggap bahwa kita mencari pegawai yang lebih potensial untuk mengabdi.
