MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik bersama sejumlah warga Kecamatan Manggala, Kelurahan Antang Raya, di Pelataran SMAN 12, Jalan Moha Lasuloro, Jumat (6/12/2019).
Diskusi kemitraan ini membahas terkait Strategi Pengamanan Aset Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Administrasi.
Turut hadir sebagai narasumber Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali (Ali), Ketua Komisi A DPRD Makassar Supratman, Kabid Aset BPKA Makassar Iswadi Padasi serta puluhan warga dan tokoh masyatakat Antang.
Supratman, dalam sambutannya menjelaskan bahwa DPRD Makassar sudah membentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait masalah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di Kota Makassar.
Olehnya, Ia meminta Pemerintah Kota Makassar untuk tegas menangani masalah ini, terlebih saat ini marak aset pemerintah yang dikuasai oleh pihak tertentu.
Adapun dari data saat ini total jumlah aset milih Pemkot Makassar mencapai 31 Triliun, aset tanah senilai 23 triliun.
BACA: Sehari, DPRD Makassar Terima Kunjungan dari 4 Parlemen Berbeda
“kami berharap ada penanganan khusus terkait masalah aset ini. Perda nya cukup luara biasa, tapi kita ini bukan lembaga eksekutor nah ini kebijakan sepenuhnya kita serahkan ke pemerintah kota,” ujarnya.
Sementara, Adi Rasyid Ali (ARA) meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam hal ini melaporkan apabila menemukan aset pemerintah yang dikuasai oleh pihak tertentu.
“Masalah di pemerintahan kota memang persoalan aset baik fasum maupun fasos, contoh kemarin di antang harus kita selesaikan secepatnya,” terangnya.
Sementara, Kabid Aset BPKA Makassar Iswadi Padasi mengatakan langkah langkah strategis yang selama ini sudah tempuh pemkot, mengalami peningkatan.
“Kalau tadinya aset yang kita kasi sertifikat itu setahun satu atau dua saja, sekarang sudaa ada 65 sertifikasi
setelah itu kita Intensifikasi,” katanya.
