SUNGGUMINASA, SULSELEKSPRES.COM – Menteri Sosial Idrus Marham memprediksi skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Sosial, seperti bantuan sosial (bansos) non tunai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75% di tahun 2019.
Hal itu dinilai mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antardaerah.
“Semua akan terkoneksi sehingga bisa dipantau pergerakan perekonomian KPM melalui perbankan. Kalau yang rajin nabung kan semakin ketauan status kesejahteraannya sehingga bisa dilakukan evaluasi,” tambah Idrus.
Sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah ditetapkan melalui Perpres 82/ 2016. Menyusul dengan ditambahnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta penerima menjadi 10 juta pada tahun ini.
“Perbankan Himbara akan mendapatkan 4 juta nasabah baru tahun ini,” kata Mensos Idrus Marham saat mendampingi Presiden Jokowi dalam penyaluran PKH di Gowa, Kamis (15/2/2018).
Idrus Marham menjelaskan dengan mekanisme penyaluran PKH secara non tunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan sehingga mereka bisa belajar menabung dan mengakses Kredit UKM.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden No 63/ 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai. Dengan peraturan tersebut, kini KPM tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan non tunai berbentuk kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.
Penulis: Andika
