SULSELEKSPRES.COM – Rumah dinas DPR/MPR yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan kabarnya akan ditarik oleh pemerintah. Pasalnya, banyak anggota tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara tersebut.
Terkait wacana ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menegaskan hal tersebut tidak benar. Ia menjelaskan tidak ada penarikan rumah dinas melainkan rencana untuk memperbaharui aturan fasilitas yang diberikan kepada para anggota dewan.
“Jadi memang beberapa bulan lalu kami dipanggil oleh BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), bukan Kemenkeu mau ambil rumah DPR tapi BURT memikirkan adakah cara yang lebih baik dari pada anggota DPR disediakan rumah dinas,” ujarnya dalam bincang-bincang virtual dilansir dari CNBCIndonesia, Jumat (20/8/2021).
Menurutnya, saat ini sedang bergulir pembahasan pemberian fasilitas lain selain rumah dinas kepada anggota dewan. Fasilitas lainnya misalnya mengganti menjadi tunjangan.
“Ini masih terus berproses diskusinya. Jadi nanti perubahan pola. Contohnya memberikan fasilitas kendaraan atau tunjangan. Kalau rumah dinas ini tunjangan terhadap perumahan agar tidak dobel maka akan dikembalikan DPR ke negara, jadi bukan Kemenkeu yang mengambil,” jelasnya.
Untuk pembahasan lengkapnya, ia menyebutkan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan karena ini berkaitan dengan penyediaan tunjangan.
“Kami di DJKN, kami ada di hilir. Hulu di DJA. Tapi ini proses masih terus berlangsung, pembahasan dan diskusinya sedang berproses,” tegas Rio.
