MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota DPR RI dari fraksi PKS sebut program bantuan ayam, sapi dan mesin pertanian dari Mentan merupakan cara pemerintah untuk sejahterakan masyarakat Indonesia dan Sulsel.
Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, program bekerja atau bedah kemiskinan rakyat sejahtera Kementerian Pertanian (Kementan) yang membagikan 10 juta ayam bagi rumah tangga miskin merupakan program yang telah disetujui DPR pada tahun anggaran 2017 lalu.
Jadi, menurut politisi senior DPP PKS itu, jika ada pihak yang mengaitkan antara Program Bekerja dengan Pilkada berarti telah melecehkan pemerintah dan DPR.
BACA: Mentri Pertanian Apresiasi Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae
“Program Bekerja tidak ada kaitan dengan Pilkada karena sudah dianggarkan dan disepakati antara pemerintah dan DPR untuk tahun anggaran 2017. Keluarga miskin bakal diberikan bantuan ayam,” kata Andi Akmal Pasluddin, melalui rilis yang diterima Sulselekspres.com, Kamis (26/4/2018).
Oleh sebab itu, Akmal meminta agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengubungkan antara Program Bekerja dengan Pilkada sebagai bahan kampanye negatif atau black campaign. “Saya kira cara-cara seperti ini jangan dilakukan,” ujar anggota Banggar DPR RI itu.
Menurut Akmal, sebagai anggota Komisi IV yang salah satunya membidangi pertanian, dirinya mengikuti proses pembahasan Program Bekerja di DPR sejak awal diusulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Bahkan tidak saja ayam, tapi juga sapi, atau alat pertanian.
“Jadi kalau sekarang Pak Menteri Pertanian bekerja membantu dan mensejahterakan masyarakat, itu memang tugasnya. Kalau kerjanya beliau membuat masyarakat simpati ya kan tidak ada masalah,” ungkapnya.
Apalagi sebenarnya Program Bekerja untuk tahap awal diaplikasikan di delapan provinsi, yakni Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Sumsel, Lampung, Kalsel dan Sulsel. “Peluncurannya justu di Jawa Barat. Jadi tidak hanya di Sulsel. Karena Sulsel provinsi besar, maka dimasukkan,” tambahnya.
Sekali lagi Akmal meminta tidak ada pihak yang menuding Program Bekerja Kementan untuk kepentingan politis.
“Jadi saya kira tudingan tudingan pihak lain terhadap program ini, seakan-akan melecehkan program yang sudah disepakati antara DPR dengan Kementan. Padahal itu untuk rakyat, kasihan rakyat Sulsel bila program itu ditarik oleh kementrian,” pungkasnya.
Penulis: Abdul Latif
