MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Bergabungnya Walikota Makassar, bersama sejumlah kepala daerah lain ke Partai Nasdem dicurigai akibat tekanan dan ancaman kasus hukum.
Kucurigaan ini disampaikan elite Partai Demokrat. Bergabungnya Danny dan kepala daerah ke Nasdem dipandang wajar menimbulkan kecurigaan. Terlebih untuk Danny yang selama ini sangat dekat dengan Partai Demokrat, dan sering bersebrangan dengan Nasdem.
“Ya (termasuk walikota Makassar),” kata elit Demokrat, Hasreiza dilaman twitternya saat dikonfirmasi soal walikota Makassar yang juga bergabung ke Nasdem.
Baca: Dua Serangan Keras RMS Sebelum Danny Pomanto Gabung Nasdem
Hasreiza melalui media sosialnya memang menyotot tegas para kader Demokrat yang bergabung ke Nasdem.
“Pola transfer paksa pemain oleh Nasdem itu ditengarai krn tekanan akibat kasus hukum melibatkan pemain yg akan dibajak. Misalnya Walikota Manado, dia sdh dipanggil 2x oleh KEJAKSAAN AGUNG, dlm kasus dana hibah penanggulangan banjir kota Manado tahun 2014,” kata Hasreiza.
Menurutnya, Nasdem tengah pa ik akibat hasil survei yang memprediksi partai ini tifak lolos parliamentary treshold. Untuk itu, upaya yang dilakukan dengan membajak kader partai lain, ataupun kepala daerah.
Baca: Danny Gabung Nasdem, Demokrat: Kami Paham Betul
Gimana bkn Bom waktu buat Nasdem? Ya apa yg bisa lebih diharapkan dgn kader elit yg bergabung krn dibayar mahal? Karena terpaksa gabung krn cari selamat atas ancaman kasus hukum yg membelit?
Ini bom waktunya. Sampai suatu saat, Nasdem dan kader2nya yg model begitu, kena batunya.
— Katak Pembina (@Reiza_Patters) September 28, 2018
Partai2 yg kadernya di ajak Nasdem krn fulus dan kasus korupsi, harusnya berbahagia krn mrk telah lepas dari masalah penting dalam organisasi kepartaian: pembersihan kader elit yg bermasalah.
Dan mrk bisa mendapatkan itu dgn apa? Dibantu Nasdem. hehehe.
— Katak Pembina (@Reiza_Patters) September 28, 2018
Sorotan serupa juga diketahui disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menuding Kejaksaan Agung sebagai alat politik Partai NasDem untuk memperkuat diri dalam menghadapi Pemilu 2019. Andi menduga Kejagung menggunakan kekuasaannya sebagai lembaga penegak hukum untuk kepentingan politik.
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo diketahui pernah menjadi kader NasDem. Sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung, Prasetyo sempat menjadi anggota DPR Fraksi NasDem periode 2014-2019 daerah pemilihan Jawa Tenggah II.
“Kejaksaan [Agung] jadi alat politik NasDem, lebih baik #2018gantipresiden dan pemilu dipercepat,” tutur Andi melalui akun twitternya @AndriArief_, Jumat (28/9).
Pernyataan Andi Arief ini merujuk kepada Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut membelot menjadi kader Partai NasDem.
Alasan Danny Pomanto
Wali Kota Makassar Danny Pomanto beralasan, bergabungnya ia ke NasDem salah satunya karena NasDem tidak menerapkan adanya mahar politik. Sejak dulu Danny juga telah tertarik pada partai yang mengusung restorasi ini.
“Dari dulu saya jatuh cinta dengan visi ketum. Tentang kata restorasi, penemuan restorsi sebuah hal yang luar biasa. Tanpa melukai apapun. Politik tanpa mahar ini sebuah sosial politik. Mereka ini tak dimiliki partai lain,” jelas Danny.
Hubungan Danny dan Demokrat
Bergabungnya Danny Pomanto ke Nasdem cukup mengejutkan. Nasdem di Pilwali Makassar lalu diketahui sebagai partai yang mempelopori agar Danny tidak lagi terpilih.
Adapun Partai Demokrat menjadi partai yang menjadi benteng utama Danny Pomanto selama ini. Bahkan partai besutan SBY ini tetap setia mengawal Danny bertarung di Pilwali lalu meski Danny maju dijalur perseorangan lantaran partai lain meninggalkannya.
Diketahui, Danny saat ini tengah memiliki kasus hukum dikepolisian. Salah satunya soal dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pemotongan anggaran Camat di kota Makassar.
(*)
