MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyebut bahwa aset milik Pemerintah Kota Makassar yang bermasalah diduga ada keterlibatan oknum dari Pemkot Makassar. Sehingga, untuk bisa menuntaskan itu maka dirinya menggandeng KPK.
Danny Pomanto bahkan menyebut aset Pemerintah Kota Makassar saat ini sudah banyak berkurang bahkan menurutnya ada yang sengaja menghilangkan aset-aset tersebut.
“Ada kerumitan dalam mencari aset-aset Pemkot. Karena yang tidak tercatat hanya beberapa saja itupun dalam kategori yg sudah dirampas orang. Dan sudah dijual oleh oknum pemerintah atau menyangkut keterlibatan pemerintah,” katanya, Senin (29/4/2019).
BACA: KPK Usut Aset Pemkot yang Bermasalah
Danny membeberkan satu alasan mengapa aset Pemkot Makassar tidak terdata di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA). Karena tidak ada bukti dokumentasi yang menjadi pegangan Pemkot.
Hal itulah yang dibahasnya bersama Tim dari KPK, untuk mencari tahu di mana keberadaan aset-aset milik negara yang tidak tercatat itu. Bahkan, aset tidak bergerak seperti tanah yang dinilai berkurang juga akan ditelusuri.
“Tadi yang dicatat itu 25, tapi yang dibahas lebih banyak. Karena banyak yang tidak tercatat, misalnya Cadika saya lihat penyerahannya 10 hektar, sekarang tinggal tiga hektar. Pelita Agro itu di sertifikatnya hampir 16 hektar, konon kabarnya sisa empat hektar,” terang Danny Pomanto.
Olehnya itu, pihaknya bersama KPK berencana turun ke lapangan menelusuri aset-aset itu. Termasuk aset berupa Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang sementara dikuasai pihak ketiga.
