SULSELEKSPRES.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menerima banyak kritik dan sindiran dari kader Partai Demokrat.
Ini setelah Luhut dianggap memiliki peran munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
Benny K Harman bahkan menyebut Luhut sebagai pembantu Presiden merasa terancam jika Jokowi tak lagi menjabat. Luhut dia anggap kuatir kehilangan jabatan hingga harta.
“Ada Pembantu Presiden yg khawatir sekali bahkan merasa terancam masa depannya jika jabatan Jokowi tidak diperpanjang. Segala cara dipake utk pertahankan kekuasaan,” kata Benny dilihat, (13/3/2022).
“Apa yg dikhawatirkan? Khawatir hilang jabatan dan hilang pengaruh juga hilang harta.” tambahnya.
Kader Demokrat lain, Rachland Nashidik juga sebelumnya memberikan kritik dan sindiran. Dia menyindir klaim Luhut yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI mendapat dukungan rakyat.
Menurut dia, demokrasi bukan sekadar perkara jumlah suara tapi mesti dikawal oleh ketaatan pada etika publik.
“Pak Luhut, demokrasi harus dikawal oleh kebajikan personal dan ketaatan pada etika publik, bukan cuma perkara jumlah suara. Atau Anda adalah serigala dalam kalimat James Bovard: Demokrasi bukan dua ekor serigala dan seekor domba mengambil suara untuk memilih menu makan malam.” tulis Rachland melalui akun Twitternya dilihat, (12/3/2022).
Rachland juga meragukan klaim Luhut yang menyebut pemilih Demokrat mendukung penundaan pemilu.
“Basis pemilih Demokrat ada 7%. Setia dalam berkali-kali Pemilu. Mereka bersetia pada Demokrat karena menyukai figur SBY, pikiran dan kebijakannya. Tidak mungkin para pemilih ini menyetujui penundaan pemilu dan Presiden 3 periode padahal SBY menentangnya.” katanya.
Sebelumnya, melalui channel Youtube Deddy Corbuzier, Luhut berbicara soal penundaan pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
Dia mengatakan kalau wacana demikian adalah bagian dari demokrasi. Wacana ini bisa terwujud jika DPR dan MPR memberikan persetujuan.
“Soal mungkin atau tidak, itu DPR dan MPR yang menentukan. Tapi, bahwa ada wacana-wacana macam-macam di publik itu bagian dari demokrasi,” ujar Luhut.
Luhut mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda.
Dari big data ini disebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024.
“Kita coba tangkap dari publik itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun untuk memilih, keadaan begini. Ngapain sih Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan serentak. Nah itu yang rakyat ngomong,” pungkasnya.
