SULSELEKSPRES.COM – Penggiat media sosial Denny Siregar mempertanyakan ulang komitmen Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dalam mendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Keraguan Denny ini lantaran Prabowo sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra seolah membiarkan kadernya di DPR, Fadli Zon mendukung demo menolak UU Omnibus Law. Sikap Fadli Zon dianggap jelas bersebrangan dengan Gerindra namun tidak ada sikap tegas dari Prabowo.
“Pak @prabowo YTH, saya mau nanya. Setahu saya @Gerindra mendukung UU Cipta Kerja. Tapi kenapa bapak membiarkan kader bapak ini, terus menerus menentang dan mendukung demo menolaknya?” kata Denny Siregar melalui akun Twitternya, (15/10/2020).
Baca:Â Sindir Rizal Ramli, Denny Siregar Bandingkan dengan Prabowo
Denny mempertanyakan sikap Prabowo dan menyimpan tanya adanya kemungkinan Prabowo sedang bermain dua kaki dalam isu ini.
“Apakah bapak tidak tegas kpd kadernya ataukah memang sedang bermain dua kaki?” katanya.
Pak @prabowo YTH, saya mau nanya..
Setahu saya @Gerindra mendukung UU Cipta Kerja. Tapi kenapa bapak membiarkan kader bapak ini, terus menerus menentang dan mendukung demo menolaknya ?
Apakah bapak tidak tegas kpd kadernya ataukah memang sedang bermain dua kaki ?
☕☕ https://t.co/Se3j7Z0mSs
— Denny siregar (@Dennysiregar7) October 14, 2020
Denny mengatakan, Fadli Zon seharusnya berkaca terhadap mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean yang memilih mundur dari partai lantaran berbeda sikap.
“Seharusnya @fadlizon berkaca pada @FerdinandHaean3. Kalau tidak sejalan dgn kebijakan partai, mundur adalah sebuah kehormatan. Itu baru namanya laki-laki.” ujar dia.
Seperti diketahui, Fadli Zon sejak awal ikut menyesalkan pengesahan UU Omnibus Law. Padahal Gerindra sebagai partai tempatnya bernaung ikut menyetujui pengesahan UU tersebut.
“Saya yakin para demonstran pelajar dan mahasiswa yang ikut dengan kesadaran dan keyakinan, akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan,” tulis Fadli Zon dalam akun Twitternya.
Diketahui, UU Omnibus Law belum lama ini disahkan di DPR. Pengesahan yang memantik reaksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
