“Sempat memang diretas. Tetapi insyaallah Senin besok (hari ini) sudah bisa diakses masyarakat,” ujar Kadisdukcapil kota Makassar, Aryati Puspasari.
“Hari Jumat lalu sementara kita uji coba pakai alamat 10.73.71.84. Makanya, insyaallah sudah aman,” lanjutnya.
Tetapi masih nihil. Siang ini, Senin (27/7/2020), pukul 13:42 Wita, website Disdukcapil belum bisa diakses.
Menurut Akademisi Bisnis Digital FE UNM, Syamsu Alam menjelaskan bahwa, ada dua kemungkinan yang menyebabkan website pemerintah sering bermasalah.
Yang pertama, memang security website yang lemah. Kedua, memang cuma akal-akalan. Untuk poin pertama, sangat minim kemungkinan terjadi. Sebab di Makassar, ahli IT sudah bertebaran di mana-mana.
“Kalau masalahnya seperti itu, kemungkinannya ada dua. Pertama itu security-nya yang lemah. Tapi, setahu saya, di Makassar ini banyak ahli IT. Jadi kecil kemungkinan itu terjadi,” ujar Alam.
Bagaimana dengan poin kedua? Kemungkinannya cukup besar. Bisa saja dilatarbelankangi pertarungan ‘bagi-bagi kue’. Kata Alam, itu sudah jadi rahasia umum. Sebab istilah ‘Siapa kuat, dia dapat’ masih berlaku.
“Kemungkinan keduanya ya akal-akalan. Sudah jadi rahasia umum itu. Perang tender. Soalnya, kompetisi di ranah itu bukan hal tabu lagi,” jelasnya.
“Karena begini, sistemnya kan siapa yang terbaik, dia yang dipakai. Makanya ini bisa saja karena persoalan itu tadi,” lanjut Alam.
Jika ditarik benang merahnya, memang sangat ambigu. Cukup membingungkan. Dua kemungkinan yang disampaikan Alam, sangat tepat. Kemungkinan terjadinya sangat besar.
Sumber daya IT lemah dan belanja sistem yang tidak terealisasi. Dua poin yang patut dipertanyakan lebih jauh atas kejadian-kejadian belakangan ini.
Melengkapi analisis persoalan ini, Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman, turut memberikan pendapat. Menurutnya, Disdukcapil harus segera membenahi masalah website, sebab rentan terhadap peretasan data.
Setelah itu, pemerintah kota Makassar harus melakukan up grade kepada sumber daya IT mereka, supaya hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Disdukcapil harus segera melakukan perbaikan. Jangan larut-larut. Ini bukan kasus pertama layanan IT Pemkot bermasalah. Bukan cuma Dukcapil, tapi instansi lain juga,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.
“Jangan sampai data diretas. Kepercayaan publik bisa menurun kalau ada data penduduk yang diambil pihak tidak bertanggungjawab. Kemudian lakukan upgrade atau pelatihan sumber daya IT,” jelas Supratman.
