MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe menyebut, kedepan pihaknya akan lebih fokus membahas soal anggaran bencana lokal.
Hal itu diungkapkan Ni’matullah dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) SulSel, di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Rabu (29/12/2020).
“Jangan masukkan narasi (anggaran covid-19) itu, kalaupun nanti suatu waktu kita pakai karna mendesak, oke. Fokus bahwa itu bencana-bencana lokal seperti longsor, banjir, angin puting beliung. Kehadiran pemerintah itu minim sekali di bencana-bencana seperti itu,” tegasnya.
Ketua Partai Demokrat SulSel ini mengungkapkan bahwa, yang juga dipersoalkan anggota Banggar. Sala satunya karna bentuk keuangan tiba-tiba melejit ke angka 832 milyar, padahal yang disepakati di awal itu 500 milyar.
“Ternyata 320 milyar, itu bantuan dulu di jamannya Pak Sahrul namanya bantuan kesehatan gratis. Sekarang kita pakai membayar KIS atau BPJS untuk Kabupaten/Kota,” jelasnya
Ia menjelaskan, selain ditanggung oleh pemerintah pusat. 40 persennya pembayaran dari BPJS ini juga ditanggung Provinsi dan 20 persennya ditanggung oleh kabupaten kota masing-masing.
“Pemerintah menanggung orang yang miskin yang tidak punya pekerjaan tidak bisa bayar BPJS kan dibayarkan oleh pemerintah,” tutur Ullah.
