MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Tekad pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar 2020 nomor urut 3, Syamsu Rizal-Fadli Ananda (DILAN), untuk memerangi praktik politik uang terus digaungkan.
Hal itu kembali ditegaskan dalam closing statement Debat Publik Jilid III Pilwali Makassar 2020 di Jakarta, Jumat (4/12/2020) siang, dengan manis dan meyakinkan.
“Saudaraku, tidak tega rasanya memberikan uang dalam amplop, karena harga diri ta terlalu rendah jika dinilai dengan rupiah. Maafkan DILAN jika tidak melakukan kekerasan dan saling menghujat, sebab milenial tidak suka pemimpin otoriter dan angkuh,” ujar Deng Ical.
Memang, di setiap momentum pemilihan umum, praktik politik uang sangatlah marak terjadi dan sangat sulit untuk diperangi. Bahkan, ketua Bawaslu kota Makassar, Nursari, mengakui potensi politik uang yang sangat besar di setiap momentum pemilu, khususnya di kota Makassar.
“Untuk kota Makassar, potensinya (terjadinya politik uang) masih sangat signifikan,” jelas Nursari beberala waktu lalu.
Wujud politik uang juga, menurut Nursari, tidak melulu dalam bentuk uang tunai. Tetapi bisa dilakukan dalam bentuk yang diperhalus, seperti halnya memberi hadiah dalam gelaran lomba atau pertandingan.
“Jadi kita bisa deteksi lewat besaran uang yang diberikan. Seperti hadiah, itu biaya maksimal secara akumulasi 1 juta rupiah. Untuk biaya konsumsi itu maksimal 30.000 rupiah,” jelasnya.
Selain itu, pemberian dalam bentuk barang yang menyelipkan embel-embel paslon juga dan atau permintaan tertentu, khususnya memilih paslon, yang tentunya dengan nilai tertentu, juga tergolong sebagai praktik money politic.
Dengan begitu, tekad Bawaslu untuk memerangi politik uang juga dituangkan dalam berbagai bentuk, seperti sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, juga menekankan kepada para kandidat melalui ancaman diskualifikasi.
Dikonfirmasi terpisah, pengamat politik kota Makassar, Ali Armunanto, mengatakan politik uang memang bukan fenomena baru. Tetapi, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut.
Edukasi kepada masyarakat dan sanksi berat bagi bakal calon merupakan salah satu metode yang perlu dimasifkan, agar budaya politik uang bisa lepas dari momentum pemilihan umum (Pemilu).
Menurut Ali, saat ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan edukasi. Sebab saat ini ancaman politik uang sudah mulai mengancam masyarakat.
“Saya kira sosialisasi memang busa jadi salah satu metode efektif untuk meminimalisir praktik politik uang. Edukasi ke masyarakat penting sekali. Sementara sanksi untuk calon saya kira sudah paling berat itu. Sebab kandidat langsung didiskualifikasi kalau kedapatan,” ujar Ali.
Lebih lanjut Ali mengatakan, politik uang cenderung sulit dihilangkan sebab hal itu merupakan cara cepat para kandidat untuk memperoleh suara dukungan.
“Memang agak sulit dihilangkan, karena politik uang jadi cara paling efektif untuk dapat suara dengan cara cepat. Tetapi perlu diingat, bahwa itu tidak dibenarkan,” lanjut Ali.
Berangkat dari sejumlah hal tersebutlah DILAN menegaskan tidak akan mempraktikkan politik uang. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya mulai dari para pendukung, relawan, dan orang-orang terdekatnya.
Dalam closing statement tersebut mantan wakil walikota Makassar tersebut menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, relawan, parpol pengusung, dan sahabat, yang telah membantunya tanpa pamrih.
“Terima Kasih kepada semua masyarakat, relawan, atas segala doa dan pengorbanan ta. Kepada sahabat partai pengusung dan mentor kami, Pak ACO (Ilham Arief Sirajuddin), yang mengenalkan kesetiaan tanpa batas,” tutup Deng Ical.
