MAKASSAR – Lembaga Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (Perak) Institute Makassar bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Poling Center Menggelar kegiatan diseminasi hasil survey anti korupsi 2017 di hotel, Makassar, Kamis (10/8).
Febri Hendri selaku koordinator Investigasi ICW mengungkapkan tingginya angka kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) dalam pemberantasan kasus korupsi yang ada di Indonesia.
“Hasil survey ini merupakan gambaran obyektif atas persepsi rakyat Indonesia atas gerakan anti korupsi. Oleh karena itu, Hasil survey ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengevaluasi tentang capaian dan kinerja pemberantasan korupsi terutama kinerja lembaga negara dan pemerintah dipusat dan daerah,” ujar Febri.
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa selain itu, hasil survey juga merupakan gambaran atas capaian kerja advokasi masyarakat sipil yang tergabung dalam jaringan antikorupsi.
Sebagaimana diketahui, jaringan antikorupsi diberbagai daerah telah melakukan berbagai upaya mendorong perubahan untuk mencegah meluasnya berbagai praktik korupsi ditingkat nasional dan daerah. Namun demikian, upaya tersebut masih jarang dievaluasi karena berbagai keterbatasan.
Lanjut Febri, Fenomena menarik dari diseminasi in adalah adanya tingkat penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK yang dimana pada tahun 2017 ini KPK mengalami penurunan kepercayaan sebesar 20% dibanding tahun sebelumnya.
“Dilain pihak, hasil survey juga dapat dijadikan dasar untuk membangun strategi dan metode pemberantasan korupsi diberbagai jenjang pemerintahan. Bagaimana respon rakyat terutama bagaimana pandangan mereka atas korupsi kesediaan mereka berpartisipasi merupakan informasi penting membangun gerakan lebih sistematis dan luas,” ujar dia.
Sementara itu, gerakan anti korupsi terutama KPK juga telah mendapatkan perlawanan balik dari koruptor dan para pendukungnya. Meski KPK mendapat kepercayaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga lain, akan tetapi kelompok politik yang berada di DPR justru ingin melemahkan dan bahkan membubarkan KPK.
“Hal ini tentu menjadi masalah sangat penting mengingat KPK saat ini merupakan satu-satunya penegak hukum yang mampu menindak pelaku korupsi kelas kakap,” tandas Febri.
