BELOPA — Upaya Pemerintah Kabupaten Luwu untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakatnya terus digencarkan. Salah satunya melalui program strategis bidang pertanahan.
Hal itu dilakukan dalam bentuk kerjasama satu atap penerbitan sertifikat tanah bagi 8000 bidang tanah milik rakyat secara murah.
“Tahun ini kami kerjasama dengan BPN untuk membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikat. Ada 8000 bidang tanah akan kami sertifikatkan secara murah mulai tahun ini,” kata Bupati Luwu, Andi Mudzakkar kepada wartawan, Kamis (10/8/17).
Menurutnya, upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat khususnya masalah pertanahan terus dibenahi.Hal itu seiring kondisi geografis Kabupaten Luwu yang cukup luas.
“Bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanaha,n juga kami wujudkan dengan dibentuknya dinas pertanahan. Tujuannya adalah agar segala urusan pertanahan masyarakat dapat difasilitasi pemerintah dengan baik. Intinya, kami ingin wujudkan pelayanan yang prima ke rakyat. Untuk program strategis 8000 bidang itu bisa dikonfirmasi langsung ke BPN Luwu selaku leading sektornya,” katanya.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu, Sapyuddin menjelaskan bahwa program strategis ini memang lahir berkat dorongan dari Pemerintah Kabupaten Luwu, dalam hal ini Bupati Luwu, Andi Mudzakkar.
“Saya pernah bincang-bincang dengan beliau dan menawarkan program strategis 8000 bidang tanah itu. Akhirnya saya termotivasi karena secara kebetulan juga memang sejalan dengan keputusan pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, program ini disebut pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Program ini adalah sejalan dengan program pemerintah nasional se-Indonesia. Yang mana masuk dalam program nawacita Presiden RI, Jokowi.
“Kami selaku leading sektornya kemudian mengomunikasikan dengan Pemda Luwu. Alhamdulillah gayung bersambut dan bahkan memang sudah dipikirkan Pak Bupati. Makanya, bupati juga memberikan dukungan yang sangat besar hingga meminta kami untuk memprogramkan 8.000 bidang tanah. Bentuk bantuan pemerintah diwujudkan dalam program satu atap. Yakni, Pemda dan BPN akan bekerjasama dalam mewujudkan 8000 sertifikat itu,” jelasnya.
Adanya dorongan dan dukungan besar Pemkab Luwu itu membuat Luwu merupakan kedua terbesar di Sulsel setelah Pare-pare yang meminta 10.000 bidang untuk menuntaskan masalah pertanahannya.
“Dulu hanya 678 bidang saja. Setelah saya masuk menjabat dan mendapat dongan bupati sehingga ada perubahan signifikan hingga 8000 bidang. Program ini banyak manfaatnya.Kita patut bersyukur karena melalui kebijakan ini sangat membantu masyarakat dan juga pemerintah. Pertama menentukan aset masyarakat. Juga memberikan kepastian hukum,” tandasnya.
