26 C
Makassar
Sunday, September 15, 2024
HomeMetropolisDPRD Sulsel Siap Perjuangkan Ratusan Sertifikat Rumah Terblokir di Manggala

DPRD Sulsel Siap Perjuangkan Ratusan Sertifikat Rumah Terblokir di Manggala

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) lakukan pertemuan dengan Forum Keluarga Besar Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Indah di Gedung DPRD Provinsi Sulsel.

Pertemuan itu dihadiri langsung Wakil ketua DPRD Provinsi Sulsel, Ni’Matullah Erbe untuk mendengar aspirasi terkait keluhan selama ini yang dirasakan di Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Indah Manggala.

Salah seorang perwakilan dari Forum Keluarga Besar Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Indah Manggala mengaku selama ini warga setempat telah perjuangkan hak-haknya terkait terblokirnya sertifikat rumah sebanyak 461 unit dan 714 sertifikat yang belum diterbitkan sejak tahun 2017.

“Masalah ini telah berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab, yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi para pemilik rumah,” bebernya, Selasa 20 Agustus 2024.

Para pihak yang merasa dirugikan tersebut meminta DPRD Sulsel untuk membantu membuka blokir sertifikat yang telah berlangsung bertahun-tahun serta mendorong penerbitan sertifikat yang belum dikeluarkan hingga saat ini.

Selain itu, warga juga berharap agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Biro Aset atau Biro Hukum, dan Koperasi Toddopuli yang memiliki keterlibatan langsung dalam masalah ini.

“Agar DPRD Sulsel membantu membuka blokir sertifikat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut,” ungkap perwakilan massa.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan warga.

“Kami di DPRD Sulsel akan mengupayakan fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN,” katanya.

“Saya akan menyampaikan langsung masalah ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk memastikan adanya langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini,” ujar Ni’matullah.

spot_img
spot_img
spot_img

Headline

spot_img
spot_img