SULSELEKSPRES.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi selatan (Sulsel), melakukan kunjungan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensegneg) Kamis (17/12/2020).
Dalam menindak lanjuti aspirasi warga Sulsel. Dalam kunjungan tersebut diterima langsung oleh Prof Dadan Wildan, selaku Deputi Hubungan lembaga negara dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara.
Tim Aspirasi DPRD Sulsel yang dipimpin langsung oleh Wakil ketua Muzayyin Arif menyampaikan, banyaknya aspirasi dari masyarakat yang sebagian besar adalah domain dari pemerintah pusat karenanya sangat penting.
“Kehadiran kami di sini untuk menyampaikan langsung aspirasi-aspirasi tersebut. Agar kami mendapatkan jawaban yang bisa kami sampaikan ke masyarakat yang kami wakili, adapun isu yang banyak mendapatkan sorotan beberapa hari terakhir yaitu terkait penembakan 6 anggota laskar FPI dan kasus penahanan Habib Risieq oleh Aliansi Ummat Islam Sulawesi Selatan,” katanya.
Sementara Usman Lonta melanjutkan, kasus penembakan kemarin sangat membutuhkan perhatian besar dari negara, karena permintaan dari aliansi sangat sederhana yaitu penembakan ini di usut tuntas.
“Karena dasar pertimbangannya negara ini di bentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu yg paling mendasar, ketika perlindungan ini negara tidak hadir di dalamnya bukan hanya kelompok seperti FPI yang bisa jadi sasaran. Dibutuhkan perlindungan negara terhadap nyawa yang hilang itu tegak setegak-tegaknya,” bebernya.
“Poin kedua bagaimana selaku yang menghubungkan antara lembaga di bawah naungan pemerintah mampu menyampaikan aspirasi ini agar kita dalam bernegara ini ada jaminan keamana, ini point yang paling penting yang sering di suarakan,” bebernya.
Adapun Andi Nurhidayati menyampaikan, terkait korupsi yang menjadi salah satu sorotan. Karena kata dia mungkin sudah saatnya kita buatkan regulasi sistem manajemen yang bagus sehingga orang tidak terpaksa korupsi, karena maraknya Oprasi Tangkap Tangan (OTT) belakangan ini yang melibatkan Mentri membuat masyarakat kecewa.
“Sehingga mungkin dibutuhkan tindakan preventif untuk pencegahan korupsi, dan untuk Omnibuslaw mungkin perlu di buka lagi tentang draft yang valid yang bisa di akses masyarakat umum sehingga tidak ada hoax yang beredar yang bisa meresahkan masyarakat,” bebernya.
Muzayyin menutup suara ini adalah suara kebersama dari masyarakat Sulsel dan semoga penanganan Profesional dan Proporsional. Professional atas aturan yang berlaku, proporsional atas asas keadilannya itu yang selama ini menjadi tuntutan dari masyarakat.
“Mungkin pak deputi bisa membuat sistem aspirasi dari kami di daerah agar kami dapat memantau sampai dimana proses aspirasi kami berjalan, sehingga apabila ada elemen yang mempertanyakan terkait aspirasinya kami bisa memberikan jawaban, demikian masukan dari kami. Selanjutnya kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat yang masuk sepanjang tahun 2020 ke DPRD Sulsel,” jelasnya.
Adapun rombongan DPRD Sulsel dari lintas fraksi yang membawa aspirasi tersebut, yakni;
Muzayyin Arif dari fraksi PKS (wakil ketua DPRD)
H. Usman Lonta dari fraksi PAN
Hj. A. Nurhidayati Zainuddin dari fraksi PPP
H. Hengky Yasin dari fraksi PKB
Jufri Sambbara dari fraksi Demokrat
Dan Pontasik. S. H. dari fraksi PDIP
Andi Azizah Irma Wahyudiyati dari fraksi Demokrat
H. Muhammad Safri dari fraksi Gerindra
Didampingi oleh:
Kasub Kerjasama dan Aspirasi DPRD Sulsel, A. Padauleng Yahya, SP.i., MM. Beserta staf, menyerahkan berkas aspirasi masyarakat yang telah dirangkum dalam sebuah laporan penerimaan aspirasi DPRD Prov SulSel.
