MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan meminta Pemprov Sulsel, untuk segara membuat kebijakan kembali terkait sistem perekrutan dan penggajian terhadap honorer tenaga bantu keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Imran Tenri Tata usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penggajian Satpol PP di gedung Tower DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Jumat (22/3/2019).
BACA: Tiga Bulan Satpol PP Tak Terima Gaji, Nurdin Abdullah: Itu Kebiasaan Lama
“Apapun alasannya itu, persoalan ini harus diselesaikan dengan cepat karena persoalan penggajian ini kalau mau menunggu waktu dua bulan itu tidak manusiawi lagi,” kata Imran.
Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulsel, Drs Mujiono mengatakan, keterlabatan pembayaran gaji honorer/ptt tenaga bantu keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja disebabkan oleh beberapa hal.
BACA: Dewan Sebut Sudah Tiga Bulan Satpol PP Tak Terima Gaji
“Ada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menyerahkan daftar nama tenaga pengamanan dimaksud diakhir bulan februari, tenaga pengamanan yang berada di masing-masing OPD dipusatkan pada OPD Satpol PP Provinsi Sulsel meruapakan hal baru dan tentunya menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Mujiono, proses penggantian SK Bendahara pada Satpol PP Provinsi Sulsel, baru selesai di pertenagahan maret 2019. ” Hal ini dikarenakan calon bendahra yang ditunjuk sakit, sehingga diusulkan bendahara pengganti yang baru terbit SK-nya di pertengahan bulan maret 2019,” kata Mujiono.
Meski demikian, Mujiono berjanji dan menjamin seluruh Satpol PP dalam waktu sepekan kedepan sudah merima gaji.
“Saya sudah perintahkan kabid untuk mengawal semua ini mudah-mudahan hari Senin, sudah di paraf semua, insya minggu depan saya jamin mereka sudah terima gaji,” tandasnya.
Muhammad Adlan
