SULSELEKSPRES.COM – Tokoh oposisi Rocky Gerung ikut menyindir wacana darurat sipil ditengah wabah virus corona.
Isu darurat sipil ini sebelumnya dikemukakan Presiden Jokowi. Rocky sendiri menilai kalau pemerintah saat ini tengah kebingungan dan tidak ada konsep dalam menghadapi virus corona.
“Yang terjadi itu pemerintah ingin virusnya pindah ke daerah. Dia mau usir virusnya pindah ke daerah, diselesaikan di daerah tapi sekaligus dia bilang daerah jangan lockdown,” kata Rocky Gerung seperti dilihat dalam tayangan Youtube Rocky Gerung Official, (2/4/2020).
Menurut dia, munculnya isu darurat sipil lantaran pemerintah tidak bisa bedakan situasi pandemi dan situasi potensi terjadinya kerusuhan.
“Kalau lockdown artinya tidak boleh ada keluar masuk disitu dan itu beban ekonominya bisa sangat berat, timbul lagi kerusuhan. Itu konyolnya, karena pemerintah tidak bisa bedaian ini situasi pandemi, situasi bencana, atau potensi rusuh,” katanya.
“Dalam kebingunan itu asal ngoming saja,” tambahnya lagi.
Stetmen darurat sipil dianggap bertolakbelakang dengan kepentingan menyelematkan banyak nyawa ditengah wabah.
Rocky menjelaskan, pemberlakukan darurat sipil artinya pemerintah tidak ada kewajiban menanggung beban ekonomi warganya.
“Pemerintah mau menghindari tugas dia untuk biayai kebutuhan ekonomi, logistik masyarakat selama 3 bulan. Karena tidak ada kawajiban pemerintah kalau darurat sipil. Logika dibelakang itu, pemerintah pelit mengeluarkan uangnya,” pungkasnya.
BACA: Ini Kriteria Warga yang Berhak Nikmati Program Listrik Gratis Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, pembatasan sosial akan dilakukan dengan skala yang lebih besar untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas di Tanah Air.
Selain itu, Presiden Jokowi juga sempat mengeluarkan wacana bahwa langkah pembatasan ini bisa saja didukung dengan kebijakan darurat sipil.
“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).
“Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata dia.
(*)
