MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Penjabat Walikota Makassar, Yusran Jusuf, meminta seluruh camat dan lurah untuk melakukan verifikasi ulang data kependudukan jelang pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada (9/12/2020)mendatang.
Hal ini ditegaskan Yusran saat memimpin rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, KPU Kota Makassar, dan Bawaslu Kota Makassar, terkait pelaksanaan Pilwali, di ruang Sipakatau Gedung Balaikota Makassar, Jumat (12/6/2020).
Upaya verifikasi ulang data masyarakat dimaksudkan untuk mensinkronkan data pemilih yang dimiliki oleh KPU kota Makassar dengan kondisi ril di lapangan.
“Transparansi data sangat penting dalam menghasilkan Pilwali yang berkualitas. Verifikasi ini harus segera dilakukan, makanya saya minta Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), termasuk dukcapil untuk berkoordinasi dengan camat-lurah, serta RT RW agar data yang digunakan oleh KPU betul-betul terverifikasi,” jelas Yusran.
Dalam rapat koordinasi ini, berlangsung pula serah terima dokumen data kependudukan dari KPU kota Makassar kepaada pihak kecamatan, serta pihak kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil).
Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua KPU Kota Makassar, Muh. Faridl Wajdi, mengatakan bahwa pihaknya menemukan perbedaan data kependudukan yang dimiliki oleh KPU dengan Dukcapil Makassar.
“Kami melihat ada miss data yang perlu segera disinkronkan dengan Pemkot. Di data kami tercatat sebaran lima ribuan, sedangkan data Pemkot itu ada tujuh ribuan. Dua ribunya ini yang harus ditelusuri,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini biasa disebut dengan data anomali. Data anomali sendiri merupakan data pemilih yang belum sesuai dengan identitasnya. Indikatornya ada lima yakni alamat, nama, NIK, tanggal lahir, dan usia di bawah 17 tahun.
“Makanya kita ingin mengeceknya ke lapangan dan melakukan koordinasi dengan pihak pemkot, agar data dari kami sinkron semua dan bisa dicocokkan. Untuk data pemilih tetap belum bisa dipastikan. Kita bereskan dulu kecocokan data,” terang Faridl.
Rencananya, satu bulan sebelum hari pelaksanaan pemilihan, pihak KPU Makassar akan menggelar rapat koordinasi mengenai hasil akhir Daftar Pemilih Tetap kota Makassar.
