JAKARTA – Pascainsiden pengepungan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Senin (18/9) dini hari, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut angkat bicara.
Menurut JK diskusi tentang sejarah tahun 1965-1966 YLBHI – LBH tidak masalah.
Akan tetapi, kata dia, diskusi itu tak boleh bertujuan untuk kembali menghidupkan gerakan komunis.
“Kalau itu bicara keilmuan silakan saja. Asal jangan ada upaya untuk menghidupkan kembali PKI,” kata Kalla, di Amerika Serikat, Selasa (19/9) dilansir dari kompas.com.
Menurut JK, jika diskusi yang digelar LBH Jakarta tersebut adalah diskusi tentang pelurusan kebenaran sejarah 1965, maka ada pelanggaran di dalamnya.
“Itu berarti melanggar TAP MPR, melanggar Undang-Undang. Saya enggak yakin LBH Jakarta bicara agar PKI tumbuh kembali. Hanya semacam pelajaran sejarah lah. Sampai sekarang masih perdebatan, siapa yang melakukan itu. Kita tentu yakin PKI yang melakukan itu. Tapi ada juga orang-orang mengatakan bukan. Jadi biar, sejarah nanti yang meluruskan itu,” kata JK.
Sebelumnya, massa mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) malam.
Mereka memprotes kegiatan yang sedang diselenggarakan di kantor LBH karena dituding berbau komunis. LBH menyatakan acara yang diadakan adalah pentas seni bertema “Asik Asik Aksi”.
Sementara, kepolisian setempat masih terus melakukan pengumpulan data, terkait isu hoax hingga terjadinya pengepungan di kantor YLBHI hingga senin dinihari.
