MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar, Farid Wajdi, menegaskan untuk mengantisipasi politik uang terutama di Pilwali selanjutnya, perlu adanya pendidikan politik secara massif.
“Ini kan proses pendidikan politik ya, proses pendidikan politik yaitu pendidikan politik yang berkesinambungan,” kata Farid, kepada Sulselekspres.com, Minggu (27/12/2020).
Farid mengakui politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dalam hal ini Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar masih ada. Hal itu merupakan salah satu catatan penting untuk diatasi di Pilkada selanjutnya.
Namun, Farid menekankan bahwa tidak tercapainya target partisipasi masyarakat dalam Pilwali tahun 2020 bukan karena faktor politik uang yang dominan. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab dari partisipasi masyarakat di Pilwali.
“Artinya lekas itu kan lebih sedikit dibanding warga yang datang ke TPS. Jadi fokus kita tentu tidak pada peristiwa-peristiwa kecil yang seperti itu harus kita evaluasi. Tapi kita tidak boleh fokus bahwa seluruh kota ini hanya bergerak karena serangan fajar,” lanjut Farid.
Kata Farid, sebagian besar warga kota datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu tanpa ada serangan fajar. Artinya ada kasus seperti itu tidak menjadi faktor yang dominan.
Farid menjelaskan, jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, pilkada tahun ini, politik uang cukup menurun. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pilkada yang bisa dikatakan lebih terbuka, sehingga jika terdapat kecurangan maka bisa langsung terindikasi.
“Pilkada sebelumnya praktik itu semakin berkurang sekarang. Artinya kesadaran kolektif dari warga kota bahwa hal itu tidak ada urusan dengan pilkada tersebut. Yang kedua ada faktor penyelenggara kita sangat terbuka sehingga peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan itu terindikasi secara sosial,” lanjutnya.
Selain itu, Farid percaya bahwa warga kota melihat tidak mungkin pilkada seperti ini akan ada kecurangan yang dilakukan. Potensi kecurangan dalam situasi pandemi cenderung berkurang karena interaksi seperti itu dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga dengan saat yang bersamaan variabel pencegahan penyebaran Covid-19 itu juga menjadi pencegahan penyebaran politik uang dan seterusnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia juga menekankan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya terhadap pihak penyelenggara.
“Banyak hal yang harus kita lakukan. Yang paling penting adalah SDM penyelenggara kita saat ini. SDM penyelenggara kita sudah baik, tapi kan kita ingin yang lebih baik lagi. Ini bisa dicapai dengan kerja teknis kepemiluan bagi teman-teman calon penyelenggara dan seterusnya,” tutupnya.
