“Program prioritas ini sejalan dengan amanat Presiden RI tentang pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi. Kita terjemahkan hal tersebut pada sektor perikanan tangkap, contohnya perizinan online 1 jam untuk kapal 30 GT ke atas, peningkatan kapasitas masyarakat perikanan dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan yang adil dan berkualitas,” Ungkap M.Zulficar.
Lebih lanjut Dirjen Tangkap KKP ini memaparkan, pertemuan seperti ini merupakan upaya untuk meningkatkan komunikasi dengan nelayan.
“Dialog dua arah dilakukan guna menyerap aspirasi nelayan. Tujuannya selain memperkuat komunikasi juga kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh stakeholders perikanan tangkap untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengatakan pihaknya akan terus mendorong dan melakukan pengawalan terhadap program pemerintah kepada nelayan.
Dia pun berpesan kepada nelayan agar tiada bosan memberikan masukan serta aspirasi kepada pemerintah.
“Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya terjadi satu arah dari pemerintah saja melainkan juga dari para nelayan. Dengan adanya nelayan, kita bisa makan ikan yang kaya protein, menyehatkan sekaligus mencerdaskan,” kata legislator PKS ini.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone Ir.Wahida dalam sambutannya memaparkan Bone terkenal dengan potensi ikan cakalang, tongkol dan layang.
Pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Karena kamilah yang bersentuhan langsung dengan nelayan di daerah, kami akan terus lakukan konsolidasi agar nelayan sejahtera. Komitmen ini akan terus kita bangun dan tingkatkan untuk menjamin keberlanjutan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan,” ungkapnya.
