MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan digitalisasi absensi.
Usulan tersebut dilontarkan ketua BK DPRD Sulsel, Muhammad Irfan AB saat mengikuti rapat rebcana kerja (renja) yang diikuti perwakilan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Fraksi, Rabu (14/7).
Irfan AB menjelaskan, usulan tersebut untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD Sulsel dalam menjalankan fungsi kedewanannya.
“Usulan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD Sulsel agar bisa lebih banyak menghadiri atau menghadiri semua pertemuan baik pansus, komisi, paripurna maupun fraksi sehingga saya kira kehadirannya diharpkan bisa lebih banyak berikan kontribusi dalam hal mengawasan,” jelas Irfan.
Usulan itu dilandasi kata dia, karena selama ini banyak terpantau kehadiran anggota dewan yang kebanyakan hanya di paripurna.
“Karena selama ini yang banyak terpantau kehadirannya hanya dalam bentuk paripurna, sementara rapat komisi, pansus dan fraksi itu tidak diidentifikasi padahal sesungguhnya fungsi kedewanan ada dirapat itu tadi,” katanya.
“Dengan sistem digitalisasi kehadiran anggota kita bisa memantau kinerja kehadiran anggota,” lanjutnya.
Ia berharap, usulannya ini bisa berjalan di tahun 2022 mendatang. “Ini kita usulkan di rencana kerja (renja), semoga bisa didesain untuk tahun 2022 yang akan datang. Tapi kita sudah mulai menginisiasi apabila sudah diterima di renja,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua tim Renja DPRD Sulsel, Selle KS Dalle menyambut baik usulan digitalisasi absensi ini.
“Soal digitalisasi absensi, ini kita auto kritik secara internal kita malu kalau ada rapat kemudian undangan sudah hadir dan kuta tidak siap, itu contoh. Menurut saya perlu diperhatikan usulan BK,” kata Selle.
