SULSELEKSPRES.COM – Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, mengkritik tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma yang meminta Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan kasus sengketa tanah antara Rocky Gerung dan PT Sentul City.
Menurut dia, meminta Presiden terlibat dalam kasus penyerobotan tanah adalah sebuah kebodohan. Kasus demikian disebutnya adalah wilayah kepolisian atau pengadilan, bukan Presiden.
“Menarik2 Presiden kedalam masalah hukum serobot menyerobot tanah ini adalah KEBODOHAN MAKSIMAL. Silahkan ke Polisi dan atau ke Pengadilan, bkn ke Jokowi. Itu kalau otak msh ada.” kritik Ferdinand, (15/9/2021).
Meakipun begitu, dia secara pribadi mengaku prihatin atas apa yang dialami Rocky Gerung.
“Saya secara pribadi TURUT PRIHATIN atas permasalahan Rumah dan Tanah yang dihadapi Rocky Gerung.” katanya.
Seperti banyak diberitakan, kediaman tokoh oposisi Rocky Gerung terancam digusur pasca adanya polemik kepemilikan tanah dengan PT Sentul City.
Sentul City memberikan somasi agar Rocky mengosongkan dan membongkar rumahnya yang terletak di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Saya secara pribadi TURUT PRIHATIN atas permasalahan Rumah dan Tanah yang dihadapi Rocky Gerung.
Tp menarik2 Presiden kedalam masalah hukum serobot menyerobot tanah ini adalah KEBODOHAN MAKSIMAL. Silahkan ke Polisi dan atau ke Pengadilan, bkn ke Jokowi. Itu kalau otak msh ada. pic.twitter.com/BaWFOoXSWA
— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) September 15, 2021
Aktivis Lieus Sungkharisma kemudian meminta Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan masalah yang membelit Rocky. Pertanahan disebut adalah masalah rakyat bukan hanya Rocky Gerung yang mesti segera dituntaskan.
“Pak (Jokowi), bapak jadi Presiden masih tiga tahun lagi. Saya pikir yang tak kalah penting selain masalah korupsi, Covid, ini masalah pertanahan, bapak harus tuntaskan,” kata Rocky melalui video yang tayang dichannel Youtubenya, (15/9/2021).
Dia mengatakan, persoalan tanah masih menjadi masalah setelah Indonesia 76 tahun merdeka.
“Padahal yang dialami Rocky Gerung dialami banyak penduduk Indonesia di seluruh pelosok.” katanya.
Rakyat disebutnya harus mendapat perlindungan pemerintah. Terlebih karena mereka yang berduit suka memanfaatkan kekuasaan untuk bayar preman.
“Kasus penggusuran pakai preman bukan rahasia lagi. Jadi yang punya duit suka memanfaatkan kekuasaan dan uangnya bayar preman, tukang pukul untuk bongkar rumah-rumah penduduk yang seharusnya dilindungi pemerintah.” ujarnya.
Kasus Rocky Gerung, kata Lieus, sudah seharusnya menjadi contoh. Dia mengaku kuatir kalau kemudian hari muncul isu negatif kalau tanah Indonesia hanya dikuasai segelintir orang sedangkan rakyat tidak memiliki apa-apa.
“Dari kasus Rocky Gerung, saya liat perlu bapak turun tangan. Bukan karena Rocky Gerung, turun tangan untuk semua pertanahan ini harus ditata baik.” kata tokoh Tionghoa ini.
Jokowi disebutnya mesti memberikan arahan kepada BPN untuk kasus Rocky Gerung. “Bapak harus turun beri arahkan BPN untuk buka ini secara transparan.” pungkasnya.
(*)
