MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pembahasan anggaran RAPBD 2019 Kota Makassar sementara dilakukan di Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD Kota Makassar. Direncanakan akhir bulan November RAPBD 2019 akan disahkan menjadi Perda APBD.
Anggota Badan Anggaran Mudzakkir Ali Djamil mengkritisi rendahnya alokasi belanja disektor pendidikan khususnya sarana dan prasarana pendidikan.
BACA: Sekretariat DPRD Makassar Gelar FGD Tentang Pemuda Milenial
“Dalam 3 tahun terakhir ini, sektor kesehatan mendapatkan alokasi belanja yang cukup besar. Kita sudah melakukan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan termasuk alokasi belanja layanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu. Hampir seluruh puskesmas telah direnovasi. Tentu saja ini sangat baik bagi masyarakat Kota Makassar. Tahun 2019 pun kita siapkan anggaran ratusan milyar untuk pembangunan RSUD Daya, peningkatan Puskesmas Batua dan Ujungpandang Baru menjadi rumah sakit tipe C. Kami sangat support hal tersebut,”ungkap Mudzakkir Ali Djamil, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (18/11/2018).
Menurut Muda sapaan akrab anggota Komisi D DPRD Makassar itu, Tahun 2019 sektor pendidikan mestinya mendapat perhatian yang lebih besar, khususnya sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah kata dia, masih butuh perbaikan fisik, penambahan ruang kelas baru, perbaikan halaman dan pagar hingga pengadaan meja kursi. Selain itu kesejahteraan bagi guru kontrak, beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi juga harus ditingkatkan.
BACA: Mudzakkir Ali Djamil Putuskan Tak Maju Pileg 2019
“Dalam RAPBD 2019, pemerintah mengalokasikan belanja sarana dan prasarana 66 M lebih, akan tetapi hanya Rp 10 Milyar lebih yg bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selebihnya Rp 50 Milyar lebih bersumber dana pusat DAK. Padahal target PAD tahun 2019 sangat besar yaitu sebesar Rp 1,6 Trilyun. Idealnya, pemerintah mengalokasikan minimal Rp.100 Milyar belanja sarana prasarana pendidikan yang bersumber dari PAD kita. Inilah yang terus akan saya perjuangkan di Badan Anggaran. Saya akan minta komisi D rekomendasikan alokasi tersebut ke Badan Anggaran,”tegas Mudzakkir Ali Djamil.
“Selain sarana prasarana pendidikan, saya juga meminta pemerintah untuk menambah alokasi anggaran insentif guru mengaji yang di RAPBD 2019 tidak mengalami peningkatan dari 2 tahun sebelumnya yang hanya Rp 2,5 Milyar untuk 2500 guru mengaji. Saya sdh sampaikan diBanggar maupun komisi agar ditingkatkan menjadi 5 Milyar untuk 5000 guru mengaji,”tambahnya.
