SULSELEKSPRES.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, melakukan kunjungan ke Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu, 6 Juni 2020.
Selama tiga jam, Nurdin Abdullah berbincang dengan Rektor Unhas Prof Dwia dan juga Dekan FKM Unhas Dr Aminuddin Syam, serta Guru Besar Dr Ridwan Amiruddin.
Mereka membahas tentang situasi terkini Sulsel, diantaranya dalam upaya meningkatkan kolaborasi Unhas untuk membantu Pemerintah Sulsel dalam pengelolaan pandemi Covid-19. Kemudian, membahas perkembangan proses belajar mengajar selama Pandemi. Gubernur juga melakukan kunjungan ke Laboratorium FKM Unhas.
Nurdin Abdullah menyampaikan harapannya agar pihak FKM UNHAS dapat mensupport tim gugus Pengendalian Covid -19 untuk memberikan kajian dan mengukur setiap intervensi yang telah diberikan selama ini.
“Prinsipnya adalah bagaimana setiap proses terukur, outputnya terukur dan dampak realnya di masyarakat dapat memberikan ketenangan dalam situasi krisis pandemi ini,” ujarnya.
Lanjutnya, bila proses dilakukan dengan benar, hasilnya juga akan menunjukkan hal yang benar pula. Sehingga, tiada hasil yang mencederai proses. Setiap orang ataupun unsur mengambil peran terbaiknya dan bertanggungjawab. Dimana dalam proses tersebut akan bermuara pada hasil terbaik.
Sementara itu, Ridwan Amiruddin yang juga merupakan ahli epidemiologi yang menyelesaikan pendidikan Griffith University Australia pada jenjang magister jurusan Public Health Leadership ini menjelaskan pertumbuhan kasus Covid-19 sejak 19 Maret 2020 dengan pertumbuhan kasus dalam R0 sebesar 3.8 dengan berbagai intervensi yang telah dipaparkan oleh Pemerintah Sulsel. Sekarang di awal Juni, angka reproduksi efektif (Rt) kasus Covid-19 sudah di kisaran 1.1-1.9.
“Hal Ini menggambarkan bahwa tekanan intervensi menekan kurva kelihatannya Sulsel berada dalam on the track intervention. Pada saat suatu penyakit belum tersedia vaksin maupun obatnya, maka intervensi non-pharmacy adalah hal terbaik yang direkomendasikan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, secara sekilas Pemprov Sulsel telah menerapkan intervensi yang beragam. Mulai dari kampanye penggunaan masker, PSBB Kota Makassar dua periode, Program Isolasi Terpusat (wisata Covid-19), PSBB Gowa, rapid test massal, contact tracking, penambahan tiga laboratorium untuk testing massive.
Semua ini adalah bentuk intervensi yang sangat strategis dalam menekan kurva pandemi Covid-19. Mencermati success story intervensi public health dari berbagai negara yang direkomendasikan pada saat nilai reproduksi masih di atas satu, maka pilihannya adalah pelarangan kegiatan massal, pembatasan transportasi, pengecekan suhu tubuh, dan contact tracking.
Ia mengatakan, edukasi kesehatan dan melaksanakan aggressive testing merupakan program yang sangat direkomendasikan. Perlu dipahami bahwa Sulsel menduduki kelompok lima besar kasus Covid-19 terkonfirmasi secara nasional itu mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi telah secara aktif melaksanakan contact tracing dan aggressive testing.
“Intensisitas yang tinggi pada aktifitas ini memang akan meningkatkan kasus Covid-19 terkonfirmasi. Dalam upaya pemutusan mata rantai penularan, inilah alternative yang paling efektif dan efisien. Dengan penemuan kasus yang besar kemudian di isolasi terpusat, itu berdampak nyata dalam pemutusan mata rantai penularan di daerah,” jelasnya.
Terdapat nilai keuntungan program intervensi public health dalam menurungka angka reproduksi kasus Covid-19. Besarannya, program pengendalian penularan dengan disinfectan itu memberikan benefit sekitar 4 persen, kemudian program contact tracking sebesar 25 persen, cuci tangan dan edukasi public berkontribusi sebesar 25 persen dan yang paling besar benefitnya adalah aggressife testing sekitar 41 persen.
“Jadi ini jelas pilihan intervensi yang sangat murah dan berdaya tekan tinggi terhadap kurva pandemi,” terangnya.
Terkait program intervensi di Sulsel, ia menyarankan perlu melakukan konsolidasi kekuatan kembali. Menata resources (sumberdaya)nya, sehingga intervensinya lebih terarah ke program yang berdaya tekan tinggi. Perlu penguatan komitmen pada budget allocation untuk program prioritas tersebut.
