Pembentukan DPP tersebut berasal dari berbagai sumber, diantaranya kontribusi dana awal dari BEI, KPEI, dan KSEI selaku Self Regulatory Organization (SRO), kemudian dari iuran keanggotaan awal dan tahunan Anggota DPP. Sehingga dapat dibilang bahwa DPP adalah dana milik industri pasar Modal Indonesia dan hanya digunakan demi kepentingan pasar Modal Indonesia.
Untuk memastikan hak investor dilindungi, pada saat investor merasa aset investasinya yang tercatat pada rekening atas nama investor itu sendiri tidak menunjukan jenis Efek yang sama dan/atau menunjukan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya dimiliki, maka investor terlebih dahulu dapat mengadukan kepada Kustodian yang bersangkutan atau dapat langsung mengadukan kepada OJK Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen apabila tidak ada kejelasan informasi dan penyelesaian dari pihak Kustodian.
Apabila pengaduan investor tersebut dinyatakan benar setelah dilakukan proses verifikasi dan investigasi oleh OJK, maka OJK akan mengeluarkan yang namanya surat pernyataan tertulis. Setelah keluarnya surat tersebut, barulah investor dapat diperbolehkan mengajukan klaim ganti rugi kepada Indonesia SIPF sebagai pengelola DPP.
Indonesia SIPF berupaya memproses setiap pengaduan investor, memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta SOP dan kode etik Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal. Untuk menjalankan tugas Perlindungan investor, Indonesia SIPF bisa mewakili lembaga dalam urusan di tingkat pengadilan maupun di luar pengadilan saat proses klaim yang telah disetujui oleh OJK berlangsung.
Dalam menjalankan tugas, Indonesia SIPF juga berkoordinasi dengan OJK. Koordinasi yang dimaksud berkaitan dengan tahapan Perlindungan, keanggotaan, cakupan Perlindungan, maupun nilai pembayaran klaim milik nasabah.
Seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertugas melindungi hak nasabah perbankan, wilayah Perlindungan Indonesia SIPF adalah para investor di bursa saham.
Perlindungan Indonesia SIPF di pasar modal mencakup penjaminan aset yang tercatat berupa efek maupun dana yang ada di rekening nasabah (RDN). Untuk bisa mendapatkan jaminan Perlindungan tersebut, investor diimbau untuk cermat memilih lembaga yang tepat dalam berinvestasi.
