MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di penuhi massa rakyat yang tergabung dalam “Aliansi Masyarakat Sipil Menggugat Keadilan”, Selasa (24/9/2019).
Sementara didalam gedung DPRD baru-baru saja telah melangsungkan pelantikan Anggota DPRD periode 2019-2024. Mereka terlihat terjebak di dalam, karena pintu keluar telah di sesaki massa.
BACA: Aksi Besar-besaran, LBH Makassar Buka Posko Aduan di DPRD Sulsel
Sekitar 50-an organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, serikat tani, Forum warga dan buruh tergabung dalam Aliansi
Agenda pelantikan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dikepung oleh rakyat Makassar yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil menggugat “Aliansi Masyarakat Sipil Menggugat Keadilan”.
BACA: Ini 7 Poin Tuntutan Aliansi Masyarakat Sipil Menggugat Keadilan
Mereka merespon terkait paket kebijakan Joko Widodo yang dianggap tidak pro rakyat dan situasi Demokrasi Indonesia yang kuat mengkhawatirkan. Mulai dari pengesahan Revisi Undang Undang KPK, rencana Revisi UU Pertanahan, UU Permasyarakatan, UU Minerba, RKUHP dan beberapa rencana pengesahan RUU yang masih dianggap bermasalah, serta mendesak mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
“Tolak RUU Pertanahan, Tolak RKUHP, dan semua RUU yang tidak Pro Rakyat, segera sahkan RUU PKS” seru Jenderal Lapangan, Ady Anugrah Pratama.
Tidak hanya itu, di momentum peringatan Hari tani yang ke – 59 ini, Aliansi juga merespon terkait terkait situasi politik dan demokrasi Indonesia, peristiwa pembungkaman berpendapat, dan situasi yang saat ini terjadi di Papua.
Massa memenuhi sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, aktifitas lalu lintas terlihat lumpuh.
Penulis: Muh. Ismail
