BANTAENG, SULSELESKPRES.COM – Proyek lapangan futsal yang terletak di kampung Beru, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu kembali mencuat.
Sejak dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bantaeng tahun 2017 lalu oleh Lembang Informasi Rakyat (Lira) Bangaseng proyek tahun 2017 senilai Rp500 juta tersebut terkesan tidak diprioritaskan.
Sudah dua pergantian kasi Intel di lingkungan Kejaksaan Negeri Bantaeng, hanya sebatas saksi yang di periksa, padahal dalam LHP BPK terdapat kerugian Negara.
Menurut Kasi Intel Kejari Bantaeng, Budi Setiawan, dari keterangan sejumlah saksi yang sudah di periksa di Kejaksaan, sama dengan LHP BPK, yakni ada kerugian Negara. “Kami sudah memeriksa sejumlah saksi atas kasus ini dan hasilnya sama dengan BPK. Sama-sama terdapat temuan,” ujarnya, Kamis (15/11/2018).
Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya kini telah menyerahkan hasilnya kepada Inspektorat Kabupaten Bantaeng untuk ditangani. Langkah tersebut di tempuh lantaran pihak kejaksaa dan pemda Bantaeng sudah menandatangangi MoU terkait penanganan kasus yang berpotensi terjadi korupsi.
“Intinya MoU tersebut jika ada laporan dari warga dugaan indikasi korupsi di Bantaeng dikembalikan dulu ke Inspektorat untuk diselesaikan,” tambahnya.
Jika lanjut kata dia, dalam waktu 60 hari tidak ada penyelesaian dari Inspektorat pihaknya bakal ambil alih dan meneruskan penyedikan.
Terkait, dengan kasus dugaan korupsi proyek lapangan futsal, hasil pemerIksan sudah diserahkan ke Inspektorat sejak 8 Oktober 2018, dan sampai saat ini belum ada jawaban sudah sejauh mana penanganan kasus tersebut.
Sebelumnya, pembangunan lapangan futsal tersebut dilaporkan oleh ketua DPD Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bantaeng, Andi Yusdin Rukka ke Kejaksaan Bantaeng. Pasalnya, proyek APBD Tahun 2017 dengan nilai Rp500 juta, hingga saat ini tak kunjung selesai padahal anggaran sudah di cair 100%.
