SULSELEKSPRES.COM – Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen meminta Presiden Jokowi untuk mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta.
Kepala Biro ESDM DPP Partai Demokrat tersebut menganggap Anies tak bisa bekerja menahan laju pandemi corona di ibu kota. Mengambil alih penanganan covid di Jakarta disebut untuk keselamatan warga dan ekonomi.
“Yth Pak @jokowi , @airlangga_hrt , @erickthohir , Tito @kemendagri , Pak Luhut @kemenkomarves , pak @TjahjantoHadi Panglima TNI, pak Idam Kapolri @DivHumas_Polri , saya usulkan agar penanganan Covid-19 di Jakarta segera diambil alih demi keselamatan warga dan pulihnya ekonomi,” tulis Ferdinand melakui akun Twitternya, (11/9/2020).
Yth Pak @jokowi , @airlangga_hrt , @erickthohir , Tito @kemendagri , Pak Luhut @kemenkomarves , pak @TjahjantoHadi Panglima TNI, pak Idam Kapolri @DivHumas_Polri , saya usulkan agar penanganan Covid-19 di Jakarta segera diambil alih demi keselamatan warga dan pulihnya ekonomi.
— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) September 11, 2020
Permintaan agar Presiden Jokowi turun tangan disampaikan Ferdinand usai Anies membuat keputusan besar dengan pemberlakuan kembali PSBB. Kebijakan yang kemudian banyak mendapat kritik, khususnya dari pemerintah pusat.
Dalam cuitan lain, kebijakan Anies justru membahayakan nyawa rakyat. Dia menganggap kalau ada kepentingan yang dibungkus dengan pura-pura peduli dengan keselamatan rakyat.
“Politik mmg suka menghalalkan gal2 yg jahat demi kepentingan yang dibungkus dgn berbagai cara, salah satunya dgn pura2 perduli dgn keselamatan rakyat, padahal kebijakannya membahayakan nyawa rakyat. Edan,” katanya.
Anies sendiri sudah memastikan pemberlakukan PSBB mulai 14 September mendatang. Dia menyebut ada perbedaan PSBB yang akan diberlakukan nantinya dengan PSBB diawal pandemi.
“Kan saya sampaikan bahwa misalnya tempat ibadah lokal bisa jalan,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2020) dikutip dari Detikcom.
Kegiatan-kegiatan lain yang menerapkan protokol kesehatan akan tetap ada. “Jadi sesungguhnya ini akan ada pengetatan tetapi kegiatan-kegiatan di tingkat lokal yang menerapkan prinsip protokol yang benar masih diizinkan. Jadi berbeda kalau bicara isinya nantinya,” katanya.
Anies sendiri masih akan melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
