JAKARTA – Seluruh fraksi di DPR sepakat agar RAPBN 2018 difokuskan dalam program perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat miskin dan alokasi subsidi yang tepat sasaran. Hal itu disampaikan saat memberikan pandangan mini fraksi pada Rapat Paripurna DPR RI Kamis lalu, (24/8/2017).
Sebagai jawaban atas desakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab bahwa pemerintah akan memberikan prioritas tinggi pada aspek keadilan sosial dan penurunan kesenjangan. Belanja negara di RAPBN 2018 yang mencapai Rp 2.204 triliun adalah untuk pembangunan nasional yang fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan masyarakat miskin.
“Untuk penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 292 triliun yang mengacu pada basis data terpadu, diharapkan agar tepat sasaran,” tutur Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017)
Alokasi anggaran tersebut diarahkan pada perluasan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 17,3 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), memperluas cakupan bantuan pangan non tunai (BPNT) sebesar Rp 13,5 triliun untuk 10 juta KPM, subsidi pangan (rastra) sebesar Rp 7,3 triliun untuk 5,6 KPM.
Serta dianggarkan juga jaminan kesehatan bagi 92,4 juta rakyat miskin sebesar Rp 25,5 triliun, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 19,7 juta siswa dengan alokasi sebesar Rp 10,5 triliun dan beasiswa bidik misi bagi 401,5 ribu mahasiswa dengan alokasi Rp 4,1 triliun.
“Pemerintah juga mendukung kemandiian usaha rakyat dengan mengalokasikan anggaran bagi usaha ultra mikro sebesar Rp 2,5 triliun dan subsidi kredit ushaa rakyat sebesar Rp 120 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Melalui program ini diharapkan akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan dapat memberikan perlindungan sosial yang lebih baik. Sehingga implementasinya perlu diawasi secara ketat, agar tidak ada penyalahgunaan.
