Rukhyat, salah satu KPM pun angkat bicara di Ruang Aspirasi. Ia mengatakan jika kedatangan mereka ke DPRD Kota Makassar untuk mempertegas status mereka sebagai garda terdepan pemberdayaan masyarakat.
Mereka mengaku sering mendapatkan sentimen negatif terhadap legalitas keberadaannya. Ia bahkan mengaku mendapat cibiran karena status mereka yang dianggap lembaga tandingan.
“Padahal apa yang kami lakukan ini (peberdayaan masyarakat) itu langsung menyentuh masyarakat. Kami berterima kasih karena anggota dewan paham dengan persoalan yang kami lakukan,’ keluhnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan jika pembentukan KPM ini jelas diatur dalam Permendagri No.7/2007. Selain itu, pihaknya juga mengantongi SK Walikota yang memperjelas tupoksinya. Karena itu, ia menganggap sentimen negatif kepada KPM tidak bersadar.
“Kami minta ada pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk memperjelas status kami ini,” katanya.
