SULSELEKSPRES.COM – Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik pertemuan antara pimpinan KPK dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pertemuan tersebut sangat tidak etis. KPK disebut seharusnya tidak memenuhi panggilan pertemuan tersebut.
“Mungkin minta pengamanan soal investasi. Itu tidak layak secara etika bernegara karena KPK itu lembaga yang moralnya melampaui eksekutif dan legislatif karena dia lembaga etis,” kata Rocky Gerung seperti dilihat Sulsel Ekspres dalam tayangan Youtube Rocky Gerung Official, (21/1/2020).
Menko itu kepala birokrasi saja. Memang namanya menko tapi itu tidak ada portofolio moral, portofolio etis,” tambahnya
Rocky juga menyorot pimpinan KPK yang menghadiri pertemuan tersebut. Menurut dia, mestinya pertemuan juga dilakukan ditempat netral.
“Kenapa KPK mau, itu soalnya. Mestinya paling ngga ditempat netral. Ada semacam konsultasi, kepentingan yang akan dibuka,” ujar dia.
Rocky menambahkan, Luhut sendiri teridentifikasi sebagai orang dekat Presiden Jokowi. Sehingga pertemuan tersebut bisa dianggap atas perintah Presiden.
“Pak Luhut itukan teridentifikasi kuat sebagai orang kuatnya Jokowi. Orang anggap oh disuruh Jokowi untuk manggil KPK dengan pesan tersamar atau tidak jelas,” tambah Rocky.
Seperti diketahui, pertemuan antara pimpinan KPK dengan Luhut dilakukan pada Rabu, 15 Januari lalu.
Pertemuan ini disebut membahas kerja sama antara KPK dan Kemenko Maritim khususnya mengenai program pencegahan korupsi untuk mendukung tumbuhnya investasi.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengharapkan KPK terlibat dalam melakukan pencegahan di area-area yang dinilai rawan korupsi.
“Kami sampaikan bahwa setiap investasi akan melibatkan KPK sebagai upaya pencegahan. Tapi, kami juga berpesan pencegahan korupsi perlu didorong tanpa meninggalkan penindakan,” pungkas Luhut.
