MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo pimpin rapat koordinasi penanganan banjir bandang dan longsor Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Jumat (1/2/2019).
Dalam rapat tersebut Wagub meminta tim melakukan kerjasama penanggulangan dan melakukan survei terhadap penanganan bencana banjir 22 Januari lalu.
Selain itu, wacana pembentukan Satgas revitalisasi DAS Jeneberang juga tak luput. Rencananya satgas tersebut, bakal dipimpin langsung Gubernur Sulsel, sementara Wakil Satgas Pangdam XIV Hasanuddin dan Polda Sulsel.
BACA:Â Walau Legal, Izin Tambang Hulu di Jeneberang Dicabut Bila Salahi Aturan
Satgas itu juga melibatkan Instansi lain seperti Dinas Kehutanan, Dinas SDA dan Balai Besar Pengendali dan DAS-HL.
“Bagaimana tim ini bekerja ada survei selama sebulan untuk mencari data dan melihat, kemudian akan disupervisi oleh pusat, untuk pertemuan ini kita ada beberapa masukan,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Pada kesempatan ini, Andi Sudirman meminta masukan dari pimpinan daerah diwilayah terdampak. Untuk kemudian dilaporkan kepada gubernur dan melakukan tindakan. Termasuk masukan dari BNPB.
“Paling tidak dalam dua minggu ke depan apa yang harus kita lakukan,” sebutnya.
BACA:Â Video: Antisipasi Air Sungai Meluap, Jembatan Kembar Gowa Ditutup Masyarakat
Sementara itu, Doni mengungkapkan besarnya dampak banjir di Sulsel disebabkan oleh galian tambang dan maraknya alih fungsi lahan.
“Melihat apa yang terjadi dalam dua pekan terakhir yang terjadi di Sulsel. Kita semua prihatin karena kerugian yang ditumbulkan luar biasa. Terdapat 69 orang meninggal dunia, 7 orang belum ditemukan, ribuan orang mengungsi dan belasan ribu lahan pertanian terdampak dan secara ekonomi kerugiannya besar,” jelasnya.
Termasuk persoalan alih fungsi lahan dan tambang galian. Ini diharapkan semuanya akan dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, aturan hukum dan teknologi.
“Dan saya juga kira ada banyak pakar di Sulsel. Ada banyak perguruan tinggi yang memiliki kapasitas, untuk bisa membantu Pemerintah Provinsi sehingga banjir tidak menimbulkan kerugian yang besar,” ujarnya.
Doni juga membawa sejumlah ahli, misalnya yang berpengalaman pembibibitan, edukasi masyarakat, dan penataan bendungan.
Dia juga menekankan pendekatan berdasarkan kearifan lokal.
“Pendekatan kearifan lokal penting, pada teori tentang sosiologi dan morfologi, sehingga tidak ada resistensi pada masyarakat, karena kita hadapi masyarakat kita yang harus kita bimbing. Agar mereka tidak kehilangan mata pencarian dan ekosistem,” jelas pria yang oernah tinggal di Makassar dan Kabupaten Maros tahun 2006-2008 ini.
