MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM– Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani mengusulkan agar dilakukan percepatan evaluasi aset daerah yang yang belum rampung.
Abdul Hayat menyampaikan evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka kelancaran pembangunan dan mengatasi hambatan atas permasalahan aset dan barang milik daerah, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Penataan aset harus dilakukan secara serius, sebagai bagian dari dukungan kita kepada Gubernur untuk mempertahankan WTP,” kata Abdul Hayat saat melakukan penandatanganan Kesepakatan dan Kesediaan Evaluasi aset daerah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Ruang Rapat Pimpinan Pemprov Sulsel, Senin (27/5/2019).
BACA: Wagub Sulsel Lantik 188 Pejabat Lingkup Pemprov
Abdul Hayat mengatakan tugas (BPKP) di lapangan harus didukung dengan instrumen Pemerintah Provinsi dalam hal ini oleh inspektorat.
“Sekecil apapun penemuan di lapangan, harus jelas siapa yang punya kewenangan di daerah atau provinsi,” kata Abdul Hayat.
Ia juga meminta dilakukan percepatan dalam evaluasi ini, agar dapat selesai tahun 2019.
“Kalau bisa hari ini jangan besok. Kalau ditunda pasti bertumpuk, yang terpenting adalah action di lapangan, dan lakukan koordinasi dengan baik,” katanya.
Penulis: Efrat Syafaat Siregar
