MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Di akhir masa pemerintahan Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Danny menggangap bahwa hal itu untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan khusnul khatimah.
Pemkot Makassar merupakan kota kedua yang menyerahkan LKPD ke BPK Sulsel, setelah Pemkab Pinrang. Hasil audit BPK atas LKPD juga sebagai penentu pemberian status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini strategis sekali karena pada masa akhir kami memerintah, sehingga saya mau semua penyelenggara pemerintahan khusnul khatimah,” katanya, Selasa (5/3/2019).
Danny berharap bahwa hasil audit dari BPK nantinya bisa memberikan gambaran apa yang harus disempurnakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Dan bisa mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian yang keempat kalinya.
“Kita berharap, hasil pemeriksaan BPK tersebut bisa membuat Pemkot Makassar meraih WTP keempat, setelah tiga tahun terakhir secara berturut-turut sukses meraih WTP,” jelasnya.
Kepala Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Sulsel, Andi Wira Alamsyah menyebutkan, Pemkot Makassar merupakan pemerintah kedua yang menyerahkan LKPD-nya setelah Pemkab Pinrang.
“Ini adalah proses rutin tiap tahun. Bahwa BPK wajib memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah,” jelasnya.
Penulis: M. Syawal
