MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Takut untuk memotong anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Komisi Pemilihan Umum (KPU), malah Inspektorat Provinsi dapat kritikan keras dari anggota Banggar DPRD Sulsel.
Inspektur Pembantu IV Inspektorat Sulsel, Abidin Sabang mengatakan, dari usulan anggaran yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sulsel kepada Inspektorat sudah dilakukan rasionalitas. Oleh karena itu, katanya langsung tetapkan dengan jumlah diusulkan penyelenggaraan.
“Kalau anggaran KPU mau direview, untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, kita sepakati dulu berapa yang mau dirasionalisasi. Kita hindari jangan sampai ada ribut – ribut kalau ada pengurangan, nanti kita yang disalahkan,” katanya saat Rapat Kerja dengan Banggar, di Lantai 2 Gedung Tower, DPRD Sulsel, Jalan Sumoharjo Makassar, Senin (19/3/2018).
Ketua Banggar, Facharuddin Rangga mengatakan, melihat hasil yang disampaikan Inspektorat Provinsi Sulsel, dirinya sangat kecewa, apalagi anggaran yang diusulkan KPU dengan yang di sampaikannya sama.
“Apa yang usulkan KPU dengan apa yang disampaikan (Inspektorat) ini sama. Saya lihat ini tidak dilakukan rasionalitas yang sebenarnya. Karena melihat ini semua kita sangat kecewa melihatnya,” tegas legislator DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Golkar itu.
Facharuddin menjelaskan alasan untuk mengurangi aggaran KPU Sulsel sebesar 10 persen atau Rp50 miliar dari total anggaran senilai Rp456 miliar.
Menurutnya, hasil rasionalisasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulsel yang mengurangi hanya Rp22 miliar dari jumlah anggaran tersebut, padahal lanjutnya masih bisa dikurangi sebesar Rp50 miliar lagi.
Politisi Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle menambahkan, bila ingin jujur apa yang dilakukan oleh Inspektorat saat ini, tegasnya sangat tidak mendasar sebab, hal ini bisa menjadi mis persepsi antara, Banggar, Inspektorat dan penyelenggaraan.
“Sehingga kalau Inspektorat mau jujur ini belum melakukan perhitungan ulang setelah penetapan tersebut,” tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel itu.
Melihat penyampaian Inspektorat yang masih belum jelas mengenai anggaran untuk penyelenggaraan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Damasyah Muin menyarankan untuk melakukan pengkajian ulang anggaran tersebut.
“Untuk itu, kalau saya memberikan kesempatan untuk menghitung ulang kebutuhan dana KPU dan Bawaslu Sulsel,” ungkap politisi Gerindra Sulsel asal Kabupaten Gowa itu.
Penulis: Abdul Latif
