MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Aryadi Arsal sebut dua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Kehutanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan belum siap berperang.
Anggota Fraksi PKS ini mengaku saat dua Pimpinan OPD tersebut menghadiri rapat pembahasan Ramperda APBD Perubahan 2018 di Komisi B, hadir tanpa membawa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang seharusnya menjadi bahan dalam rapat tersebut.
BACA: Jelang Pilpres 2019, Nurdin Abdullah Konsolidasi Di Toraja
“Ini ibaratnya pergi perang tidak bawah senjata dan tidak membawa peluru. Kepala OPDnya datang beserta stafnya tapi tidak bawa berkas,” tegas Aryadi, Senin (24/9/2018).
Aryadi menjelaskan, kedua OPD tersebut tidak membawa dokumen karena adanya beberapa item yang ingin ditambahkan lebih banyak lagi. Namun alasan tersebut tidak serta merta diterima oleh dewan.
BACA: Jelang F8, Danny Akan Laporkan Potensi Tempat Destinasi ke Nurdin Abdullah
“Ini seolah-olah ada yang mau ditutupi dan kelihatannya gelondongan. Makanya kita tunda rapatnya sampai mereka membawa berkas,” tambahnya lagi.
Atas darar tersebut, Aryadi meminta Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah agar mengevaluasi kedua OPD terkait.
“Tolong pak gubernur dievaluasi saja Dinas Perindustrian dan Kehutanan, sepertinya keduanya ini tidak mampu mengikuti gerak cepat pak gubernur yang ingin kerja cepat,” pungkasnya.
