MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota DPRD Sulsel kembali blak-blakan mengenai kinerja Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), bentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
Setelah mewacanakan hak interpelasi, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyebut TP2D juga ingin mengatur kegiatan reses atau temu konstituen Anggota DPRD Sulsel.
BACA: TP2D Sulsel Diduga Salahi Kewenangan, Dewan Wacanakan Hak Interpelasi
“Waktu kita rapat banggar, kita mau reses tapi pak sekwan bilang harus melapor dulu atau ketemu sekretaris TP2D. Jadi ada apa ini? TP2D ini kan banyak dilanggar,” ujar Kadir Halid ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/11/2018).
Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini juga mengaku menerima banyak keluhan dari bahwa TP2D mengambil alih tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemprov Sulsel.
BACA: Kadis Perindustrian Bantah Ketua TP2D Sulsel Buka Acara Dinasnya
“Mau pencairan uangnya masa’ harus ada rekomendasi TP2D? Khususnya sekretaris TP2D yang itu over akting. Karena banyak laporan di sini bahwa harus dulu ketemu sekretaris TP2D.m untuk pencairan. Jadi kalau begitu caranya kita akan tolak. Kita tidak sepakat dengan itu,” kata Kadir Halid.
Kadir berpendapat bahwa, mayoritas anggota DPRD Sulsel mungkin mendukung keberadaan TP2D apabila bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dari Gubernur Nurdin Abdullah.
BACA: DPRD Sulsel Minta Evaluasi TP2D, Nurdin Abdullah: Terimalah Ini
Misal kata Kadir, TP2D membantu OPD mempercepat Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta membantu Gubernur menyusun RPJMD untuk perencanaan Sulsel 5 tahun ke depan.
“Tapi kalau dia (TP2D) hanya menggantikan pelaksanaan tugas OPD, itu tidak benar. TP2D justru bukan mempercepat kerja OPD dan Gubernur tapi semakin memperlambat,” tandas Kadir Halid.
Sementara wacana menggunakan hak interpelasi, kata Kadir, hingga saat ini kemungkinan masih dibahas di fraksi masing-masing.
“Wacana interpelasi sudah dibahas sejak pembahasan di banggar, teman-teman pertanyakan TP2D. Jadi kalau di golkar sendiri kita segerakan akan diskusikan,” tandasnya.
