MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wacana hak angket yang diagaungkan oleh pihak DPRD kota Makassar terkait realisasi anggaran Covid-19 Pemkot Makassar yang dianggap tidak transparan, dipastikan tersendat.
Hal ini disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD kota Makassar. Hal ini juga disampaikan oleh ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Hadi Ibrahim Baso.
Menurutnya, saat ini PKS masih mempelajari lebih dalam terkait usulan hak angket tersebut. Terlebih lagi, secara kelembagaan pihak DPRD Makassar belum menyatakan sikap pasti.
“Secara kelembagaan di DPRD belum ada sikap. Kita juga di fraksi masih mempelajari. Tentu kami di PKS ingin yang terbaik untuk rakyat,” jelasnya.
Selain itu, momentum pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar juga menjadi salah satu pertimbangan. Sebab, di momen politik seperti ini segala tindakan berpotensi mempengaruhi berbagai kepentingan tertentu.
“Harus hati-hati. Tentu banyak pertimbangan, melihat apa risiko dampak yang kemungkinan ditimbulkan jika ini disetujui. Tentu kami hanya ingin yang terbaik untuk lembaga DPRD dan pemerintah terutama rakyat,” lanjutnya.
Selain PKS, fraksi Nasdem yang juga turut menggaungkan wacana hak angket ini mengakui bahwa hal tersebut tengah tersendat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal, kesibukan AKD dalam melaksanakan tugas.
“Insyahallah segera kami matangkan untuk kelanjutannya, karena berturut-turut kami ada perjalanan AKD,” jelas ketua fraksi Nasdem, Ari Azhari Ilham.
Selain itu, masa reses yang dijalankan anggota dewan beberapa pekan lalu juga turut mempengaruhi pembahasan hak angket.
“Kemarin juga baru selesai reses jadi kami masih perlu jalin komunikasi internal maupun dengan fraksi-fraksi lain untuk kelanjutannya,” jelasnya.
