SULSELEKSPRES.COM – Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membandingkan pemerintahan era Gubernur Jakarta Ahok, dengan era Anies Baswedan.
Menurutnya, dalam urusan pengelolaan sampah dengan kerjasama antara Bekasi-Jakarta Ahok lebih baik dibanding Anies.
“Kami selalu berkiblat pada sesuatu yang baik pada zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok di mana pada saat itu dibentuk kemitraan di antara Pemda yang ada. Yang Rp 194 miliar itu dana kompensasi hanya TPST sehingga kegiatan yang Rp 194 miliar hanya untuk kebutuhan yang ada di Bantargebang,” ujar Tri saat dihubungi, Minggu (21/10/2018) dilansir dari Detikcom.
Baca: Ali Mochtar Ngabalin Sindir Pernyataan Sandiaga Soal ‘Ada Udang di Balik Batu’
Menurut Tri, pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah dari DKI ke Bantargebang juga harus dipikirkan. Sebab, hal itu saling terkait dengan pengelolaan TPST di Bantargebang.
“Makanya kami menganggap Ahok lebih baik, kan PKS dan Gerindra mempertanyakan itu,” katanya.
“Contoh kita dibangun jalan di Bekasi Timur, kita dibangun jalan di Jembatan Jatiwaringin. Sekarang kita punya persoalan misalnya pembangunan flyover di Pendawa dan Rawa Panjang. Kita dibangun akses ke Bantargebang, misalnya mulai dari pintu tol. Itu semua pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pengangkutan di Bantargebang,” katanya lagi.
Baca:Â Soal Reklamasi: Danny Serupa Ahok, Appi Seperti Anies Baswedan
Terdapat dua jenis dana imbas pembuangan sampah ke DKI Jakarta ke Bantargebang, Bekasi. Yakni dana kompensasi bau dan dana hibah kemitraan.
Danau kompensasi bau sudah dibayarkan per Mei 2018. Sedangkan dana kemitraan ini yang sedang dipersoalkan Pemkot Bekasi.
Dia menguraikan, bantuan keuangan Rp 194,8 miliar dari Pemprov hanyalah untuk kebutuhan fasilitas Penerangan Jalan Umum di TPST. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di TPST Bantargebang belum termasuk di dalamnya.
Baca:Â Deklarasi 2019 Ganti Presiden, Ali Mochtar Ngabalin: Makan Itu Kau Punya Hastag
“Nah itu, dalam rangka untuk mempercepat proses mobilisasi dari truk sendiri, kan dampaknya TPST tidak sekedar di lokasi. Mulai dari keluar GT seakan-akan jadi tugas Pemkot Bekasi. Ini yang harus ayo kita bareng-bareng, info ini yang saya lihat tidak sampai ke beliau. Yang kedua, kita mencoba komunikasi formal/informal oleh Pak Wali, tidak pernah ditanggapi. Makanya ada statement hubungi seperti hubungi 7 langit di atas,” katanya.
Rahmat Effendi dan Tri pada Pilwalkot Bekasi 2018 lalu ini didukung koalisi Partai Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, PPP, dan PKB.
