MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof HM Nurdin Abdullah diyakini menjadi sumber acuan berdemokrasi di Indonesia di masa yang akan datang.
Buku besar pedoman berdemokrasi yang disusun tim Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) ini akan dijadikan acuan bagi siapapun yang jadi bupati, gubernur dan presiden.
Menurut, Prof Nurdin Abdullah, paradigma berpikir yang selama ini bahwa pemimpin adalah penguasa harus dibalik. “Menjadi pemimpin adalah pelayan. Bukan berpikir apa yang harus didapat tapi apa yang harus dibuat untuk rakyat,” tegas Prof HM Nurdin Abdullah, melalui rilis yang diterima Sulselekspres.com Kamis (13/9/2018).
Watimpres yang beranggotakan tujuh orang yang dipimpin Mayjen (Purn) TNI IGN Arsana menganalisa proses berdemokrasi di Sulsel, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.
Menurut anggota Watimpres itu, politik transaksional yang berkembang karena politik kekuasaan membuat masyarakat bosan.
Dia menjelaskan, fenomena banyaknya pelaku politik yang tersangkut masalah hukum membuat masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah.
Namun, dengan munculnya tokoh masyatakat yang menjadi panutan yang didukung oleh mayoritas masyatakat diyakininya mampu merubah masyarakat Sulsel, meski bukan pengurus partai.
Watimpres menilai, proses demokrasi di Sulsel berkembang dan maju pesat setelah tiga kali melakukan pemilihan langsung. “Pilkada 2018 ini yang paling aman di Sulsel,” tambahnya.
Ada tiga daerah yang menjadi objek pengambilan sampel dalam menyusun buku yang akan menjadi acuan dalam berdemokrasi ke depan. Daerah yang dimaksud adalah Medan, Pontianak dan Makassar.
Penulis: Abdul Latif
